Cegah Perkawinan Dini di Kota Palu, Koalisi Perempuan Indonesia Desak Perwali

oleh -
Sekretaris Kota Palu Irmayanti Pettalolo dan Pendiri Koalisi Perempuan Indonesia ( KPI) Sulteng Lutfiah Mangun menerima penghargaan sebagai perempuan motivator pada acara Dialog Publik Transformasi Penguatan dan Perlindungan Perempuan Menuju Indonesia Emas, di Hotel Jazz Palu Selatan, Jumat (8/12). (Foto: Irma/Media Alkhairaat)

PALU – Direktur LBH APIK Sulawesi Tengah, sekaligus Ketua Panitia Dialog Publik Transformasi Penguatan Dan Perlindungan Perempuan Menuju Indonesia Emas, Nining Rahayu mengatakan, Koalisi Perempuan Indonesia Sulawesi Tengah (Sulteng) tengah medesak Peraturan Wali (Perwali) Kota Palu, terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak usia dia di Kota Palu.

“Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Sulawesi Tengah mendorong Perwali Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak Kota Palu, melalui program rutgers yang hingga saat ini sudah sampai pada tahap penomoran,” ujar Nining Rahayu.

Dia memaparkan, Data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa sekitar 30 persen wanita di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan intim atau kekerasan seksual dari non-pasangan mereka. Sementara itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) pada tahun 2022.

BACA JUGA :  Nomor Urut Empat Paslon di Pilkada Poso Sudah Ditetapkan

Dalam konteks Sulawesi Tengah, data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mencatat 238 perkawinan usia anak sepanjang tahun 2022. Fakta ini menjadi darurat karena berdampak negatif pada tumbuh kembang anak, menghambat pencapaian target wajib belajar 12 tahun, dan meningkatkan risiko kegagalan ketahanan keluarga.

Olehnya itu, ungkap Nining Rahayu, KPI mendesak penerapan Perwali untuk mencegah dan menangani perkawinan usia anak di Kota Palu. Langkah ini diimplementasikan melalui program Rutgers yang saat ini sudah mencapai tahap penomoran.

Dalam upaya mendorong kebijakan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan, Nining Rahayu menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, KPI Sulawesi Tengah menggelar Dialog Publik tentang Transformasi Penguatan dan Perlindungan Perempuan Menuju Indonesia Emas. Acara ini melibatkan berbagai pihak seperti Organisasi Masyarakat Sipil, OPD, komunitas, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pengurus wilayah, serta dirangkaikan dengan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTR).

BACA JUGA :  Kejati Sulteng Raih Penghargaan Pelayanan Informasi Publik Terbaik di Ajang Nasional

Sementara itu, Sekretaris Kota Palu Irmayanti Pettalolo mengatakan, perempuan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan baik di tingkat keluarga, masyarakat maupun Nasional. Oleh karena itu perlu kepastian, setiap perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain itu, dia mengapresiasi beberapa perempuan motivator yang mendapatkan penghargaan di acara itu. Menurutnya, mereka adalah agen perubahan yang memiliki kepekaan sosial tinggi dan kemampuan untuk merangkul perbedaan.

BACA JUGA :  RS dan Puskesmas Kekurangan Dokter, Sekprov : Perlu Terobosan!

Mereka mampu menginspirasi dengan cerita hidupnya, memberikan dorongan kepada yang merasa lemah dan menjadi teladan bagi generasi yang akan datang

“Saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh perempuan motivator Sulteng yang hari ini menerima piagam penghargaan ini. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi luar biasa yang telah berikan dalam membangun semangat kebersamaan dan kepedulian di tengah-tengah masyarakat dan pembangunan di Provinsi Sulteng khususnya di Kota Palu,” ujar Sekkot Palu.

Reporter: IRMA
Editor: NANANG