PALU – Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) masuk urutan ke 7 se-Indonesia dengan capaian realisasi APBD. Adapun realisasi APBD Sulteng, sebesar 72,81 persen.
Plt Kepala Biro Pembangunan Provinsi Sulteng Muksin mengatakan, laporan tersebut berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri terkait capaian realisasi APBD Provinsi se Indonesia, Tahun Anggaran 2021, tercatat sampai dengan tanggal 12 November 2021, Provinsi Sulawesi Tengah berada diurutan ke-7 dengan capaian sebesar 72,81%. Capaian realisasi tersebut masih berdasarkan APBD sebelum perubahan.
Muksin menyampaikan bahwa total APBD Sulteng setelah perubahan sebesar Rp 4.669.877.792.403, atau bertambah sebesar Rp422.116.599.044.
“Realisasi anggaran itu tercatat sampai dengan 30 November 2021 berdasarkan sumber data dari BPKAD adalah sebesar Rp. 3.228.861.196.526,” ujar Plt Kepala Biro Pembangunan Provinsi Sulteng Muksin, saat Rapat Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi APBD Sulteng, di Ruang Rapat Polibu, Selasa (14/12).
Adapun realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi, Belanja Operasi sebesar Rp2.491.823.672.271 atau 71,01 persen. Belanja modal sebesar Rp285.774.678.804 atau 51,8 persen.
Selanjutnya realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp7.969.056.728 atau 16,49 persen, dan belanja transfer sebesar Rp443.293.788.723 atau 79,06 persen.
Pada Kesempatan Itu Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, meminta agar kepala OPD dapat mengejar realisasi anggaran, dengan sisa waktu yang tersedia. Utamanya belanja yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan belanja modal.
Gubernur mengatakan, pemerintah daerah akan sulit meminta penambahan anggaran dari Pemerintah Pusat, bilamana realisasi anggaran tidak sesuai dengan target, atau serapan anggaran sangat rendah, utamanya belanja modal.
Sementara itu, kata Rusdy Mastura, pemerintah daerah akan terus berusaha untuk mebangkitkan fiskal daerah tahun depan sampai 5 Triliun.
“Terus kita mencari dukungan anggaran untuk meningkatkan fiskal daerah , peran Perusda akan terus ditingkatkan untuk mengelola potensi daerah atau bermitra dengan perusahaan yang berinvestasi untuk dapat memberikan dukungan peningkatan fiskal daerah kita,” katanya.
Sementara Wakil Gubernur Ma’mun Amir meminta, agar OPD terus meningkatkan kwalitas seluruh kegiatan, dan pastikan seluruhnya memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat. Selain pelaksanaan anggaran mesti efektif dan efesien.
Ma’mun Amir juga menyampaikan, APBD tahun 2022 harus dipastikan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, karena visi dan misi itu merupakan janji yang menjadi harapan masyarakat, seperti, Program 100 Miliar/tahun/kab-kota; pendidikan gratis; pendidikan vokasi; infrastruktur untuk koneksitas distribusi arus barang ; dan bantuan Rp1 Juta/KK/tahun untuk masyarakat miskin.
“Semoga tahun 2022 sudah bisa berjalan sesuai harapan apa yang menjadi visi dan misi gubernur dan wakil gubernur,” imbuhnya.
Kepala BPKAD Provinsi Sulteng Bahran, menyampaikan, bahwa melihat perkembangan pelaksanaan anggaran melalui kegiatan OPD, diharapkan realisasi anggaran pemrov Sulteng, bisa mencapai lebih dari 93 persen.
“Dengan harapan OPD dapat memastikan pengajuan realisasi anggaran sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Tanggal 17 batas pengajuan anggaran operasional, dan untuk belanja modal akan ditentukan batas waktu sesuai ketetapan gubernur,” kata dia.
Reporter: Irma
Editor: Nanang
