PALU – Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Banggai Dalaka merupakan salah satu Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut di Indonesia.

“Kawasan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor53/KEPMEN-KP/2019, mencakup wilayah seluas 856.649,13 hektar yang tersebar di Kabupaten Banggai, Kepulauan Banggai, dan Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Wahyu Teguh dari Burung Indonesia, saat kegiatan lokakarya, di Palu, Senin (28/04).

Menurutnya, kawasan ini mencakup ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut, termasuk spesies-spesies yang dilindungi dan bernilai ekonomi tinggi.

Selain fungsi ekologisnya yang penting, lanjut dia, KKP Banggai Dalaka juga memiliki nilai sosial-ekonomi yang tinggi bagi masyarakat khususnya di Banggai Kepulauan.

Wahyu mengatakan, sumber daya perikanan yang tinggi di kawasan tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat pesisir Banggai Kepulauan, baik sebagai sumber penghidupan utama maupun sebagai penopang budaya lokal yang erat kaitannya dengan laut.

Namun, kata dia, tantangan pengelolaan kawasan ini semakin meningkat akibat tekanan dari aktvitas manusia seperti penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, degradasi habitat, serta ancaman perubahan iklim.

Ia menegaskan pemantauan Layanan Alam/PLA tingkat desa merupakan salah satu elemen kunci dalam mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan.

“Pemantauan yang partisipatif dan optimal memungkinkan pengelola kawasan untuk mengidentifikasi perubahan kondisi ekosistem, mengevaluasi keberhasilan program konservasi, serta merespons ancaman dan tantangan secara lebih adaptif,” katanya.

Lanjut dia, pendekatan yang berbasis data dari hasil pemantauan juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kawasan serta memperkuat dasar pengambilan keputusan.

Di KKP3K Banggai Dalaka, kata dia, kegiatan pemantauan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa tujuan konservasi tercapai, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“Melalui lokakarya ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam melakukan pemantauan kawasan secara efektif, sekaligus menyamakan persepsi tentang pentingnya pemantauan dalam konteks tapak dan skala lebih luas untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan kolaboratif yang efektif di KKP3K Banggai Dalaka pengelolaan kawasan konservasi,” katanya.

Lokakarya bertujuan meningkatkan pemahaman para pihak tentang pengelolaan kolaboratif di KKP3K Banggai Dalaka.

Mengidentifikasi mekanisme pembiayaan berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaan kawasan konservasi yang efektif di KKP3K Banggai Dalaka.

Mengidentifikasi tantangan dan peluang PLA sebagai pemantauan partisipatif untuk mendukung pengelolaan kolaboratif KKP3K Banggai Dalaka.

Mendiseminasikan hasil PLA pesisir untuk mendukung pengelolaan KKP3K Banggai Dalaka. Mengintegrasikan kegiatan PLA dalam sistem pemantauan KKP3K Banggai Dalaka.

“Lokakarya ini merupakan langkah awal untuk menyusun mekanisme kolaborasi dalam pengelolaan kawasan KKP3K Banggai Dalaka,” ujar Wahyu.

Kata dia, pengelolaan efektif setidaknya menuntut kapasitas kelembagan fasilitatif untuk merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kinerja, adanya kesamaan persepsi, kesetaraan dan kemauan multipihak, pembiayaan yang berkelanjutan dan akuntabel, serta adanya dukungan data ekosistem yang rutin dan memadai. */RIFAY