SIGI – Bupati Sigi Mohamad Irwan, menegaskan pentingnya kolaborasi dan dukungan penuh dari BPJS Kesehatan, dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Sigi, yang berlangsung di salah satu tempat Kota Palu, Selasa (10/12).
Rapat dihadiri perwakilan dari seluruh Puskesmas se Kabupaten Sigi, UPT RSUD Tora Belo, UPT RSUD Pratama Kauria, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Di kesempatan itu, Mohamad Irwan menyoroti sejumlah permasalahan mendasar terkait layanan BPJS, termasuk kendala administrasi dan beban finansial masyarakat.
“Kami ingin duduk bersama mencari solusi. Banyak warga yang kesulitan saat BPJS mereka bermasalah, terutama ketika hendak berobat. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa bupati dan perangkat daerah seolah-olah mengatur hal ini,” tegas Bupati Sigi sembari mengkritik pihak BPJS Sigi, karena cuma dihadiri staf, bukan pimpinan sesuai undangan yang di berikan.
Irwan juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani kasus-kasus tertentu. Ia mencontohkan, korban kerusuhan yang tidak dapat dilayani oleh BPJS Sigi karena tidak terdaftar dalam skema layanan reguler.
“Kalau ada korban kerusuhan yang terkena peluru nyasar, masa tidak bisa dilayani? Mari kedepankan sifat manusiawi. Ini soal kemanusiaan,” tekannya.
Bupati Moh Irwan secara tegas meminta BPJS Kesehatan Sigi, untuk lebih bijak dalam menangani urusan masyarakat kecil. Ia juga meminta Kepala Dinas Kesehatan Sigi untuk membuat laporan resmi kepada BPJS pusat, terkait kinerja Kepala BPJS Sigi yang dinilai tidak mendukung program Pemda Sigi.
“Kami bekerja untuk kemanusiaan, tapi kenapa BPJS hanya menuntut tanpa memikirkan beban daerah? Saya minta buat surat ke BPJS pusat bahwa, BPJS Sigi tidak mendukung Pemkab Sigi, nanti saya tandatangani. Ini harus ditindaklanjuti,” ujarnya dengan nada tegas.
Irwan menilai bahwa, pemerintah daerah telah memberikan kontribusi besar terhadap BPJS, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun pengelolaan data warga penerima manfaat. Sayangnya, bentuk yang telah diberikan itu, Pemda Sigi kurang dihargai dalam proses tersebut.
“Kami bayar besar ke BPJS untuk rakyat, tapi kalau ada klaim, Pemda yang disasar. Lalu peran BPJS di mana? Jangan semuanya dibebankan ke Pemda. Anda itu digaji besar sebagai pegawai BPJS” tandasnya.
Selain menyoroti kinerja BPJS, Moh Irwan juga mengkritik kinerja camat dan kepala desa yang dinilai kurang aktif dalam menyelesaikan permasalahan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Ia menegur Camat Marawola dan Camat Kinovaro yang sering absen dari pertemuan-pertemuan penting.
“Camat yang tidak aktif harus diberi teguran. Ini masalah besar, terutama soal data DTKS yang belum tuntas. Saya minta kepala desa merapikan kembali data warganya, mana yang mampu, mana yang tidak mampu, mana yang punya BPJS mandiri dan mana yang pakai KIS dan lain-lain,” jelas Irwan.
Untuk memastikan data lebih akurat, Bupati Sigi meminta kepala desa menggelar musyawarah desa dan menginventarisasi ulang data penerima manfaat. Dirinya berharap, data tersebut bisa dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan kesehatan di Sigi, termasuk upaya memperkuat program Sigi Masagena.
“Kita ingin memperbaiki semua data agar lebih akurat. Jangan sampai warga yang tidak mampu harus membayar BPJS mandiri dan ini tugas kita bersama,” pungkasnya.
Melalui rapat ini, Irwan berharap semua pihak, khususnya BPJS Sigi, dapat memperkuat kolaborasi dengan Pemkab Sigi. Moh Irwan juga berharap kepada Bupati Sigi terpilih, Mohamad Rizal Intjenae, kiranya konsisten dalam melanjutkan perjuangan untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan manusiawi bagi warga Sigi.
Reporter: Hady
Editor: Nanang
