PALU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli dan Pemerintah Kabupaten Donggala.
Hal ini dikemukakan Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Muhaimin Marpaung usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 kepada Pemkab Tolitoli dan Donggala, di Auditorium Kantor BPK, Senin (13/01).
Ia menyatakan, permasalahan pada Pemkab Tolitoli yakni antara lain, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak sesuai dengan target pendapatan yang ditetapkan.
“Dua, pengukuran dan penilaian kinerja belum didukung indikator kinerja yang selaras dan terukur,” ujarnya.
Sementara permasalahan pengelolaan belanja daerah pada Pemkab Donggala meliputi, satu, perencanaan indikator kinerja program pembangunan manusia sampai dengan penilaian capaian kinerja belum selaras.
“Dua, Penyusunan anggaran kegiatan program belum mengacu kepada prediksi makro ekonomi dan prediksi fiskal serta belum berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Di depan Bupati Tolitoli, Mohammad Saleh Bantilan dan Wakil Bupati Donggala, Mohammad Yasin yang hadir di acara penyerahan LHP tersebut, Muhaimin meminta agar permasalahan-permasalahan itu segera diatasi.
“Apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tolitoli, maka permasalahan -permasalahan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia,” katanya. (RIFAY/ANT)
