Bolehkah Ketum PB Alkhairaat Bukan dari Ahli Waris Pendiri?

oleh -
Ketua Dewan Pakar Alkhairaat, KH. Zainal Abidin saat menyampaikan arahannya dalam acara, peluncuran logo Muktamar Besar Alkhairaat ke XI, di Unisa Palu, akhir Juni lalu. (FOTO: IST)

PALU- Dalam kepemimpinan Alkhairaat, Ketua Umum Pengurus Besar (Ketum PB) Alkhairaat, merupakan garis keturunan Rasululullah, juga merupakan keluarga atau ahlul bait dari Pendiri Alkhairaat, Habib Sayied Idrus bin Salim Aljufri. Dalam sejarahnya Ketua Umum PB Alkhairaat pernah dijabat oleh HS. Abd. Rahman bin Syech Aljufri, HS. Saggaf bin Muhammad Aljufri, HS. Abdillah bin Muhammad Aljufri, dan HS. Ali bin Muhammad Aljufri. Lantas bisakah Ketua Umum PB Alkhairaat bukan dari kalangan garis keturunan Pendiri Alkhairaat?

Dewan Pakar Alkhairaat menyebutkan untuk menjadi Ketum PB Alkhairaat bisa siapa saja. Hanya saja tradisi Alkhairaat lebih banyak dipilih dari garis keturunan pendiri atau ahli waris.

“Siapa saja bisa mencalonkan menjadi ketua umum, syaratnya pun tidak banyak, Dia (calon) merupakan Abnaulkhairaat, cinta Alkhairaat, bisalah menjadi ketua umum,” kata ketua panitia pengarah atau steering committee Muktamar Besar Alkhairaat XI, di Palu, Rabu (13/7).

Ia mengatakan, tetapi selama ini ketua umum itu terpilih dari kalangan ahli waris. Tentu seperti itulah tradisi di Alkhairaat.

“Masih dari lingkungan keluarga pendiri akan memiliki kesempatan besar untuk menjadi ketua umum,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu ini.

Menurutnya, secara kelembagaan tidak ada larangan orang lain menjadi ketua umum. Ketua umum dalam AD/ART tidak dipilah-pilah, dan disebut siapa. Hanya saja sudah menjadi kebiasaan atau tradisi, ketum berasal dari kalangan ahli waris.

“Tradisi itu bisa berlaku dan bisa juga tidak berlaku, bila peserta muktamar menghendaki mengikuti tradisi lama. Maka tradisi lama dipakai, bahwa ketua umum dari garis keturunan,” ujarnya.

Muktamar Alkhairaat ke XI akan dihelat mendatang memilih PB Alkhairaat seperti ketua umum, sampai ke bawah, termasuk dewan pakar, pembina, ulama akan dipilih kembali peserta muktamar dengan sistem formatur.

Selaku ketua panitia pengarah, ia mengimbau dan memberi saran untuk menyusun komposisi dan personalia, tidak harus diumumkan pada penutupan muktamar. Tetapi formatur diberi kesempatan untuk berdiskusi dan musyawarah kurang lebih satu bulan pasca muktamar, sehingga kepengurusan mendatang benar-benar sesuai bidangnya masing-masing.

“Kalau biasa muktamar diumumkan pada penutupan, mungkin kali ini tidak, hanya ketua umum diumumkan. Sselanjutnya tim formatur bekerja satu bulan,” pungkasnya.

Reporter: IKRAM
Editor: NANANG