PALU – Tahun ini Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan mengucurkan dana Rp74 miliar sebagai bentuk dukungan terhadap kabupaten/kota untuk menyukseskan program prioritas nasional terkait dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di daerah.
“Dana tersebut dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang KB, Dana Bantuan Operasional KB (BOKB) dan DAK Penugasan,” ujar Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Dwi Listawardani, kamis (28/03).
Menurutnya, DAK Fisik Sub Bidang KB sudah berlangsung sejak 2008 lalu, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Kata dia, tahun 2016 seluruh Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) KB kabupaten dan kota, kecuali kabupaten dan kota di DKI Jakarta telah menerima dana BOKB setiap tahunnya meningkat signifikan.
“Khusus 2019, BKKBN juga menambah bantuan berupa DAK Penugasan guna membantu penurunan stunting di kabupaten dan kota yang masuk dalam daftar wilayah stunting,” terangnya.
Dijelaskannya, tahun 2019 total DAK Fisik Sub Bidang KB bagi kabupaten dan kota se-Provinsi Sulteng sebesar Rp22,117 miliar. Untuk Kabupaten Banggai, DAK Penugasan sebesar Rp190 juta dan Kabupaten Parimo sebesar Rp210 juta. Selain itu, BOKB sebesar Rp51,679 miliar.
Dia berharap, dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah kabupaten, sehingga tujuan peningkatan kualitas keluarga di Sulteng terlaksana sesuai target.
“Kami berharap, dana transfer tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bersama anggaran yang telah disiapkan melalui APBD masing-masing kabupaten dan kota guna mendukung pelaksanaan program KKBPK di lapangan,” harapnya. (YAMIN)
