BANGKEP – Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong terbentuknya Pokja Advokasi di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).
Koordinator Bidang Advokasi Penggerakkan dan Informasi (Adpin), Muh. Rosni mengemukakan, satu hasil riset dari pusat program komunikasi “John Hopkins” yang menemukan bahwa Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan isu strategis lintas sektor atau sebagai pondasi keberhasilan program lain.
“Bangga Kencana bukan sekedar isu kelahiran dan 2 anak cukup, tetapi juga urusan merencanakan kualitas kehidupan disetiap tahapannya. Kegagalan Program Bangga Kencana akan berdampak pada sektor lainnya,” Ujar Rosni dalam Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Pokja Advokasi di Kantor Bupati Bangkep, Rabu (20/4).
Rosni menjelaskan, gagalnya Bangga Kencana justru akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan lain secara simultan, dan sekaligus memberikan pembebanan pada negara. Seperti dalam sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, pangan, pemberdayaan perempuan, lapangan pekerjaan, transportasi, keamanan dan ketertiban dan masih banyak lagi program yang lainnya.
“Semakin sering perempuan melahirkan akan menyebabkan meningkatkan resiko kematian ibu, serta menurunkan kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan. Dari segi keamanan jumlah penduduk yang banyak berpotensi terjadinya permasalahan sosial semakin tinggi yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan. Apabila jumlah penduduk yang banyak maka upaya mewujudkan ketahanan pangan sulit tercapai,” Ujarnya.
Jelas Rosni, program Bangga Kencana menjadi investasi positif yang dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp4 Miliar dalam satu wilayah, jika bisa menurunkan rata-rata jumlah anak dari 3 menjadi 2, sehingga bisa digunakan untuk pembangunan sektor lainnya.
“Disinilah pentingnya Pokja advokasi. Namun yang diadvokasikan bukan hanya program Bangga Kencana tetapi juga program lintas sektor lainnya, ” Katanya.
Sejalan dengan itu, Dinas Kesehatan Bangkep sependapat dan sepakat terbentuknya Pokja advokasi di tingkat kabupaten, sebagai salah satu alternative untuk melakukan intervensi program kepada pemangku kebijakan dan stakeholder, bahkan mitra kerja salah satunya stunting yang kini ramai digelorakan.
Menurutnya, akan berbeda hasilnya jika tataran pimpinan yang memberikan pemahaman atau penjelasan ketimbang lainnya.
“Program penurunan stunting sudah kita laksanakan cukup bagus namun masih jauh dari target, tentunya ini membutuhkan advokasi-advokasi, tentunya berbeda kader yang menyampaikan dengan pimpinan yang menyampaikan. Kami sepakat advokasi itu penting,” ungkapnya.
Penguatan Pokja Advokasi ini mendapat Respon positif jajaran pimpinan OPD Bangkep yang hadir, Rosni berterimakasih dan berharap di Kabupaten Bangkep bisa segera menyusul Kabupaten Poso yang sudah membentuk Pokja ini sejak tahun 2019.
Hadir pada kegiatan ini Ketua TP-PKK Bangkep, Perwakilan dari Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bangkep, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan. (YAMIN)
