Bila Minyak Goreng di Atas 14 Ribu Per Liter, Lapor ke TPID!

oleh -
Rakor Monev TPID berlangsung secara virtual diikuti seluruh TPID , Mendagri Harap Pemda Terapkan 9 Langkah Pengendalian Inflasi. FOTO: Ist

PALU- Gubernur diwakili Kepala Biro Perekonomian Yuniarto Pasman, bersama Perwakilan BPKP, BI, BPS dan Bappeda lingkup Pemprov. Sulteng mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Mendagri RI Tiro Karnavian, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan secara virtual. Kegiatan ini bertempat, di ruang rapat Biro Perekonomian Setda, Senin (28/11).

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mengatakan, bahwa menjelang natal dan tahun baru (Nataru) 2023. meminta kepada seluruh TPID di seluruh provinsi melakukan, melakukan peninjauan secara langsung ke pasar, dan sentra produksi guna memastikan stok dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa terdapat potensi peningkatan harga minyak goreng yang perlu diwaspadai, sehingga perlu peningkatan pengawasan dalam penyaluran minyak goreng di daerah.

“Jika ada harga minyak goreng di atas 14 ribu, silahkan dilaporkan,” ujar Menteri Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi, Senin (28/11) secara virtual.

Kemudian, melaksanakan operasi pasar, untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat menjelang Nataru. Lalu mengoptimalkan APBD untuk pengembalian inflasi daerah. Selanjutnya mengawal kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar rakyat di daerah masing-masing.

Ia pun berpesan, agar TPID berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Pelindo dan Satgas Pangan daerah masing-masing, untuk memberikan prioritas distribusi untuk barang kebutuhan pokok dan memberikan prioritas bongkar muat di pelabuhan untuk komoditas barang kebutuhan pokok.

Lanjutnya, Kementrian Perdagangan telah menugaskan Bulog untuk mengoptimalisasi ketersediaan pasokan dan stabilitas harga sampai dengan akhir tahun 2022.

Sementara, Tito Karnavian menyampaikan bahwa sesuai arahan presiden, pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan evaluasi TPID dilakukan setiap seminggu sekali.

Berdasarkan sistem Kemendagri, bagi kepala daerah yang ingin melakukan perjalanan dinas keluar Negeri, disamping tingkat inflasinya diatas Nasional, pasti akan di tolak.

Tahun 2022 ini, gubernur, bupati dan walikota akan dilakukan evaluasi 3 bulan sekali dan yang menjadi kriteria evaluasinya adalah pengendalian inflasi.

“Kita bersyukur, pada bulan lalu yakni 5,95 persen turun menjadi 5,71 persen.” ujar Tito Karnavian

Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan, sembilan langkah yang menjadi panduan daerah untuk melakukan pengendalian inflasi di antaranya ; Pertama, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Kedua, melaksanakan rapat teknis TPID.

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. Keempat, melaksanakan gerakan Pencanangan Gerakan Menanam.

Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait. Selanjutnya, keenam, melaksanakan sidak kepasar dan distributor agar tidak menahan barang. Tujuh, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Delapan, merealisasikan BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi. Terakhir, sembilan, memberikan bantuan transportasi dari APBD.

Sementara, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Setianto juga menyampaikan bahwa berdasarkan perkembangan harga yang telah dipantau pada 20 komoditas selama November 2022, telur ayam ras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 166 Kabupaten dan Kota serta daging ayam ras di 128 Kabupaten dan Kota.

Tren kenaikan infeksi didorong oleh naiknya permintaan konsumsi pada momen Ramadhan dan Idul Fitri, permintaan konsumsi momen Natal dan Tahun Baru serta dampak kenaikan harga BBM.

“Harga yang terus bergerak, membuat disparitas harga antar wilayah juga bergerak secara dinamis,” jelas Setianto

Fluktuasi harga komoditas bahan pangan tertinggi pada Minggu ke-4 (empat) November 2022, adalah cabai rawit dan cabai merah. Fluktuasi harga pada kedua komoditas tersebut terjadi di 97 dan 109 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

“Dalam tiga minggu, jumlah kabupaten dan kota yang yang mengalami potensi inflasi dari komoditas telur dan beras terus bertambah,” imbuhnya.

Selain itu, 25 Kab/Kota selama Minggu ke-4 November 2022 tidak mengalami fluktuasi harga (stabil) pada 20 komoditas pangan yang dipantau.

Reporter: Irma/Editor: Nanang