PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah menganggaran biaya pembangunan SMK Negeri 1 Banggai yang terbakar beberapa waktu lalu.
Besaran anggaran yang dialokasikan melalui APBD 2024 adalah sebesar Rp2 miliar. Namun total anggaran tersebut hanya untuk membiayai perencanaan pembangunan.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Muh Ismail Junus, anggaran Rp2 miliar terlalu besar jika hanya untuk perencanaan.
“Lakukan rasionalisasi untuk biaya perencanaan, karena anggaran sebesar Rp2 miliar itu terlalu besar hanya untuk perencanaan,” kata Ismail, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra komisi dalam rangka membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Sulteng Tahun 2024, di Ruang Baruga DPRD Provinsi Sulteng, Kamis (03/08).
Sebab, kata dia, jika melihat kondisi sekolah tersebut, infrastrukturnya sekolahnya masih memadai dan kemungkinan tinggal dilakukan renovasi-renovasi.
Sebelumnya, kata dia, pihaknya sudah mencoba mendapatkan pembiayaan untuk pembangunan sekolah tersebut dari pemerintah pusat, namun sampai saat ini belum ada kejelasan.
Sekretaris Disdik Sulteng, Asrul, mengakui bahwa telah ada anggaran untuk pembangunan SMK Negeri 1 Banggai sebesar Rp2 miliar dari APBD.
“Itu untuk biaya perencanaan. Tetapi jika Rp2 miliar itu terlalu besar untuk perencanaan, maka bisa dialihkan untuk pembelian alat-alat pendukung pembelajaran karena memang yang terbakar itu bukan hanya gedungnya, tetapi juga fasilitas pembelajarannya juga terbakar,” ujarnya.
Sesuai arahan Kadisdik, kata dia, jika memang anggaran perencanaan bisa dihemat, maka bisa dialokasikan untuk membeli kebutuhan alat pembelajaran, seperti komputer.
Asrul juga menyampaikan postur anggaran di Disdik Tahun 2024 yang tertuang dalam KUA-PPAS sebesar Rp1,153 triliun. Di dalamnya sudah termasuk gaji, BOS dan sertifikasi guru.
“Kalau dilihat dari jumlah memang besar, tetapi ketika dibagi-bagi dalam porsi pembiayaan menjadi kecil ABPD murni yang dikelola oleh Disdik yaitu sekitar Rp26 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan anggaran di Disdik sudah dialami sejak tahun 2022. Di tahun 2021, kata dia, Disdik mengelola APBD murni sebesar Rp46 miliar. Namun di tahun 2022, masuknya BOSDA mengambil porsi anggaran hampir 50 persen, sekitar Rp24 miliar.
“Sehingga ketika kita distribusi APBD murni ke bidang-bidang teknis, paling tinggi SMK yang bisa kita berikan anggaran tinggal Rp2,1 miliar, SMA Rp2 miliar, sehingga kita banyak keteteran melaksanakan program, termasuk program rutin,” katanya. (RIFAY)
