POSO – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berupaya menekan angka inflasi, meskipun saat ini masih berada di atas target nasional yaitu 3 plus minus 1.
Sebelumnya, angka inflasi di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai berada di peringkat 1 secara nasional dan secara total angka inflasi di Sulteng pada November 2022 ada pada angka 5,99 persen.
“Saat ini sudah mulai bisa dikendalikan, trennya sudah mulai menurun,” kata Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (NI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Dwiyanto Cahyo Sumirat, saat menjadi narasumber capacity building wartawan, di Poso, pekan lalu.
Ia mengatakan, komponen penyumbang inflasi masih didominasi oleh komoditas yang diatur oleh pemerintah, seperti gas elpiji dan tarif angkutan udara yang tentunya dipengaruhi kenaikan harga BBM.
“Ikan juga menyumbang inflasi, terutama ikan cakalang,” ujarnya.
Anto, sapaan akrabnya juga menyampaikan adanya penurunan tren kemiskinan di Sulteng. Di Maret 2021, kata dia, angka kemiskinan berada pada angka 13 persen, lalu sempat turun ke 12,8 persen dan kembali lagi menjadi 12,33 persen.
“Dugaan kami, ini salah satu dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya pembatasan mobilitas masyarakat. Pembatasan itu juga terjadi pada kinerja sektor industri pengolahan. Jadi sedikit banyak ini yang mempengaruhi tingkat kemiskinan,” tuturnya.
Sementara itu, lanjut dia, angka pengangguran di Sulteng juga menurun. Dari 3,67 pada posisi Februari 2022, menjadi 3 persen di Agustus 2022.
“Kita juga bersyukur, nilai tukar petani di posisi November naik ke angka 100,65. Artinya, biaya yang dibayarkan oleh petani untuk pupuk, bibit, BBM dan tenaga kerja, masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh petani. Sehingga ini bisa menjadi awal perbaikan kesejahteraan untuk petani,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Ekonom Yunior KPw BI Sulteng, Hendro Wicaksono yang juga menjadi narasumber, menyampaikan beberapa peran BI di daerah.
Ia mengatakan, tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga nilai tukar dan menjaga inflasi yang rendah dan stabil.
“Khusus untuk menjaga inflasi, maka kami di daerah melakukan berbagai program. Inflasi kemarin sempat tinggi, maka BI meluncurkan GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan). GNPIP ini ada banyak rangkaiannya, seperti pasar murah, lomba masak, forum tani dan sebagainya,” ujarnya.
Dalam pengendalian inflasi, lanjut dia, BI di daerah juga berperan memberikan saran kepada pemerintah daerah dengan data yang valid dan komprehensif.
“Misalnya menyampaikan penyebab inflasi. Misalnya disebabkan karena ikan. Kenapa bisa inflasi, maka BI terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dan survei, berupa survei harga, konsumen, penjual eceran dan semacamnya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, BI juga mempunyai PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis). Melalui laman hargapangan.id, bisa dilihat harga pangan per hari di setiap provinsi.
“Di sini bisa dibandingkan harga pangan per hari atau harga pangan di provinsi yang satu dengan yang lain. Jadi tiap hari diupdate,” imbuhnya. (RIFAY)
