PALU – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menginisiasi pembentukan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren).
Kegiatan pengukuhan berlangsung di Gedung Kasiromu, KPwBI Sulteng, Kamis (05/09), dihadiri Ketua DPP Hebitren, Dr. K.H. Hasib Wahab Hasbullah dan Ketua DPP Hebitren Koordinator Wilayah (Korwil) Sulampua, Saparuddin Latief dari Pesantren DDI Mangkoso Baru, Sulawesi Selatan.
Pengukuhan pengurus Hebitren Sulteng juga disaksikan Kepala KPw BI Sulteng, Rony Hartawan dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Novalina, perwakilan Kanwil Kemenag Sulteng, Majelis Ulama Indonesia dan Masyarakat Ekonomi Syariah Perwakilan Sulteng, perbankan syariah, dan pihak terkait lainnya.
Hebitren Sulteng periode 2024-2029 diketuai Dr. H.S. Ali Hasan Aljufri, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo.
Dalam Hebitren Sulteng terdapat 15 pesantren sebagai pengurus dan harapannya terus bertambah untuk semakin memperkuat perannya di masyarakat. Hebitren Sulteng menjadi yang ke-32 se-Indonesia.
Menurut Kepala KPw BI Sulteng, Rony Hartawan, inisiasi pembentukan Hebitren di Sulteng menjadi upaya BI Sulteng mendorong pengembangan dan akselerasi ekonomi dan keuangan Syariah di daerah, melalui kemandirian ekonomi pesantren.
Kata dia, Indonesia sebagai negara dengan potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di dunia (ranking III setelah Malaysia dan Saudi Arabia) menjadi posisi strategis bagi pesantren.
“Pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan akhlak, tetapi juga memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Melalui kemandirian ekonomi, pesantren bisa lebih mandiri dalam menjalankan fungsinya, tidak bergantung pada bantuan eksternal, serta menjadi motor penggerak ekonomi di lingkungannya,” ujarnya.
Olehnya, lanjut Rony, diperlukan strategi dalam penguatan ekonimi syariah di daerah, dimulai dari penguatan ekosistem produk halal melalui sertifikasi produk, penguatan literasi, inklusi dan halal lifestyle, serta pengautan keuangan syariah.
“Mengingat hingga April 2024, penyaluran kredit syariah hanya sebesar 2,7 triliun atau share sebesar 5,18% dari perbandingan konvensional sebesar 49,41 triliun atau share sebesar 94,82%,” katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun dari satudata.kemenag.go.id, pesantren di Sulteng berjumlah 109 dengan 12.553 santri dan 1.489 pengajar. Sementara pesantren se-Indonesia berjumlah 30.494 dengan 4.373.694 santri dan 474.865 pengajar.
“Data tersebut menggambarkan potensi dan peran pesantren yang sangat strategis dalam perekonomian namun belum dioptimalkan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Sekprov Sulteng, Novalina, menyambut baik keberadaan Hebitren. Pihaknya siap dan berkomitmen untuk berkolaborasi dan mendukung program kerja Hebitren Sulteng.
“Ke depan perlu dilakukan sinergi program kerja bersama pemerintah, lembaga keuangan, maupun dunia usaha, untuk menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang kuat di kalangan pesantren dan masyarakat,” ujar Novalina.
Pengukuhan Pengurus Hebitren Sulteng dirangkai dengan capacity building Kemandirian Ekonomi Pesantren, dengan narasumber Pimpinan Pesantren Trubus Iman Paser Balikpapan, Dr. Daniar M.A.
Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas SDM pesantren dalam mengelola usaha berbasis pesantren.
Pelatihan yang berlangsung selama satu hari ini diisi dengan materi pengembangan usaha bisnis pesantren dan kiat sukses dalam pengembangan.
Saat ini Pesantren Trubus Iman memiliki berbagai lini bisnis produktif dan berhasil memaksimalkan potensi internal dan eksternal pesantren dalam hal ini masyarakat, mulai dari pengolahan sektor industry AMDK, olahan keripik, gula aren, budidaya jamur dan produk olahannya, pembuatan pupuk organic, jasa laundry, sektor peternakan domba, pembenihan ikan air tawar, burung wallet, sektor perkebunan kelapa sawit, kurma tropis, kelapa, durian, melon, jeruk, sektor perdagangan restoran, minimarket, konveksi (RIFAY)
