PALU- Bencana Ekologis akan menjadi ancaman nyata setiap hari, bila pemerintah baik pusat dan daerah tidak serius menghadapi tantangan krisis iklim.
“Krisis iklim ini tidak hanya dimaknai dengan emisi rumah kaca, tapi terus dieksploitasi sumber daya alam kita lewat izin- izin tambang juga bagian dari proses menyumbang krisis iklim, akan menjadi bencana ekologis dimuka bumi,” kata Koordinator pelaksana jaringan advokasi tambang (Jatam) Sulteng Taufik saat melakukan orasi aksi mimbar bebas “Tolak Solusi Palsu Krisis Iklim ” depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Sabtu, (6/11).
Ia mengatakan, aksi protes kami terhadap kebijakan dan pidato yang dikeluarkan presiden Jokowi dalam pertemuan Conference of the Parties (COP) ke-26 di Skotlandia.
Menurutnya, ada beberapa catatan penting yang jauh dari kebijakan nasional mengatasi krisis iklim yang sekarang mengancam masyarakat dunia.
Ia mengatakan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah, tidak menjawab tantangan krisis iklim yang dihadapi masyarakat dunia saat ini.
“Apa konsekuensi yang diterima bumi ini ketika terjadi krisis iklim, bencana ekologi akan terjadi setiap hari, jika tidak ada keseriusan, baik pemerintah pusat maupun daerah,” katanya.
Dalam catatan Jatam Sulteng, terkait kebijakan nasional, pembangkit listrik yang dicanangkan pemerintah masih banyak menggunakan energi fosil.
Hal senada disampaikan, Direktur Eksekutif Daerah (DED) Walhi Sulteng, Sunardi Katili menguraikan, sepanjang hari eksploitasi terus dilakukan, ini menyebabkan sehingga terjadi krisis iklim secara global.
Menurutnya, eksploitasi SDA bagi perkebunan skala besar, pertambangan ataupun konsesi- konsesi wilayah konservasi alam merupakan pokok persoalan di negeri ini.
“Negeri yang kaya raya tapi rakyatnya miskin, tengah situasi yang semakin mencekam, “ujarnya.
Hal ini kemudian kata dia, menjadi alasan menolak solusi palsu atas kebijakan negara hari ini terkait krisis iklim.
Olehnya dia, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia, khususnya Kota Palu, menyuarakan bersama-sama penolakan terhadap tawaran kebijakan yang palsu ini.
Untuk itu alasan penolakan itu dilakukan sebab saat bersamaan eksploitasi terhadap sumber daya alam (SDA) dan kekayaan negeri kita sepanjang tahun semakin tajam.
Sementara Korlap Aliansi Perlawanan Krisis Iklim Sulteng, Shinta mengatakan, arah pembangunan Indonesia saat ini, hanya mengutamakan pemikiran untuk menguras SDA, penggunaan energi fosil dan pengrusakan hutan dan lahan secara masif adalah sumber pemanasan bumi.
Aksi ini diikuti puluhan orang terdiri dari Walhi Sulteng, Jatam, Dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tadulako (Untad) , tergabung dalam Aliansi Perlawanan Krisis Iklim selain melakukan orasi, mereka juga melakukan aksi teatrikal puisi dan membagi-bagikan pamflet bagi pengguna jalan.
Reporter: Ikram
