POSO – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama unsur Muspida dan DPRD Kabupaten Poso menggelar Focus Group Discusion (FGD) terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
FGD dengan tema Langkah Strategis Pemerintah Dalam Menyikapi Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi di Kabupaten Poso tersebut, dilaksanakan di salah satu cafe dalam Kota Poso, Selasa (13/9).
Dalam kegiatan FGD tersebut turut menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Sekertaris Daerah Kabupaten Poso, Fritz Sam Purnama , Anggota DPRD Moh.Yusuf,Kabag OPS Polres Poso,Steven Lanongbuka (FT Manager Depot Pertamina Poso,Kepala Dinas Sosial Farid Awad,serta Ketua BEM Fisip Unsimar Arianto dan Koordinator Aliansi Mahasiswa Unsimar (Amuk) Akbar Badjeber.
Ketua BEM Fisip Unsimar Poso Arianto dalam sambutannya mengatakan tujuan pelaksanaan FGD tersebut guna menyikapi sekaligus menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan pemerintah pusat yang dinilai tidak tepat mengingat ekonomi masyarakat belum pulih pasca Pandemi Covid-19.Menurutnya FGD yang dilaksanakan tersebut bukan ajang untuk saling menjatuhkan atau mencari kesalahan,akan tetapi untuk mencari solusi yang kongkrit dalam mengurangi beban masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga BBM, khusus di Poso.
“Intinya kami yang tergabung dalam BEM Fisip Unsimar Poso dengan tegas menolak kenaikan harga BBM,FGD yang kita gelar ini bukan ajang mencari kesalahan,tapi untuk menyamakan persepsi dalam menyelesaikan persoalan baru yang muncul pasca kenaikan harga BBM,”ungkap Arianto.
Ditempat yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Poso dari partai PKS Moh.Yusuf mengatakan senada dengan para Mahasiswa,pihaknya juga secara tegas menolak kebijakan pemerintah pusat yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi dan non subsidi.Menurutnya kenaikan harga BBM bukan hal yang haram,tapi menurutnya sebelum menaikkan harga, pemerintah pusat seharusnya bisa melihat kondisi ekonomi masyarakat yang sepenuhnya belum pulih akibat wabah Pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
“Pemerintah boleh saja naikkan harga BBM tapi harus melihat kondisi ekonomi masyarakat,sekarang ini masyarakat masih dalam masa pemulihan ekonomi, ekonomi masyarakat masih tertatih tatih,dengan alsan itu saya tidak sependapat jika harus menaikkan harga BBM ,”tegas Yusuf.
Sementara itu,Sekda Poso Fritz Sam Purnama dalam kesempatan tersebut ikut menanggapi jika dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat kabupaten Poso akibat naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok dipasar.Dia berharap,pasca kenaikan harga BBM,Pemda Poso bersama instansi terkait akan ikut menjaga serta mengawasi secara ketat agar kenaikan harga bahan pokok atau kebutuhan lainnya bisa terkendali ,khususnya harga beras dan sembako lainnya.
“Pemda Poso juga menolak kenaikan harga BBM,kalau BBM naik semua kebutuhan pokok masyarakat otomatis ikut naik,sekarang tugas kita tinggal mencari solusi bagaimana harga yang ada dipasaran bisa kita kendalikan ,sehingga beban masyarakat tidak bertambah,” harap Sekda.
Masih dalam kesempatan yang sama Fuel Terminal (FT) Manager Depot Pertamina Cabang Poso Steven Lanongbuka mengakui ketersediaan BBM bersubsidi dan non subsidi dari semua jenis di Kabupaten Poso cukup aman dan memastikan tidak ada kelangkaan pasca penyesuaian harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat.Menurutnya,kalaupun terjadi kelangkaan BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite di SPBU,maka harus dipertanyakan bagaimana pengawasan pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola SPBU setempat,dan jika masih ada SPBU yang nakal tentu akan diberikan sanksi.
“Stok BBM kita di Poso cukup aman,saya berharap dengan adanya pengamanan anggota Polisi di SPBU tidak ada lagi oknum SPBU yang berani bermain BBM,kalau masih ada,tentu akan kita berikan sanksi,” tambah Steven.
Reporter : Mansur
Editor : Yamin
