PALU – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menyoroti tingginya porsi belanja pegawai dalam struktur APBD Sulteng.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya melampaui batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat, tetapi juga menggerus kemampuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program yang menyentuh masyarakat.

Padahal, kata Wiwik, Edaran Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa proporsi belanja pegawai maksimal berada pada angka 30 persen. Namun realitasnya, beban tersebut justru semakin meningkat, salah satunya akibat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“PPPK yang seharusnya dibiayai oleh APBN kini dibebankan kepada APBD. Ini tentu sangat berat. Di sisi lain, kalau tidak dibiayai, kasihan juga para PPPK dan ASN baru yang sudah diangkat,” kata Wiwik, saat konferensi pers akhir tahun, di ruang Fraksi PKS DPRD Sulteng, Senin (08/12).

Namun, di sisi lain, kata dia, konsekuensi dari kondisi itu membuat belanja pegawai di APBD Sulteng melonjak hingga sekitar 47 persen, jauh di atas batas ideal.

Ia menyebut angka tersebut sebagai level yang “sangat tinggi” dan berdampak langsung pada ruang gerak program OPD.

Dalam berbagai rapat bersama mitra kerja komisi, Fraksi PKS menemukan fakta mengejutkan: ada dinas yang hanya memiliki anggaran program sekitar Rp100 juta hingga Rp150 juta dalam satu tahun untuk bidang tertentu.

“Bayangkan, OPD sekelas provinsi dengan program bidang hanya Rp150 juta. Itu mau digunakan untuk apa?” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa di beberapa OPD, terutama mitra Komisi IV, porsi terbesar anggaran justru terserap habis oleh belanja pegawai, sementara kegiatan substantif yang harusnya dinikmati masyarakat menjadi sangat terbatas.

Meski demikian, ia tetap memahami bahwa ada dinas-dinas tertentu yang memang memiliki beban kerja tinggi dan aktivitas padat, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta urusan kesejahteraan rakyat.

Pada sektor-sektor ini, kata dia, kebutuhan pegawai memang besar dan bisa dipertanggungjawabkan.