PALU – Masa pandemi virus Covid-19 yang sampai saat ini masih terus berlangsung, membuat sejumlah aktivitas yang dilakukan terpaksa harus dibatasi, dan bahkan tidak bisa dilakukan bila daerah tersebut berada dalam zona merah. Tentu termasuk aktivitas dunia pendidikan di hampir semua jenjang, baik yang di bawa naungan pemerintah maupun swasta.
Kini pemerintah pusat melalui Kementerian pendidikan, berencana akan membuka kembali kegiatan pendidikan di tahun ajaran baru tahun 2021 ini.
Terkait hal itu Pengurus Besar (PB) Alkhairaat melakukan pertemuan dengan menghadirkan tenaga pendidik, bertempat di ruang rapat gedung PB Alkhairaat, Kamis (03/06).
Kegiatan ini dibuka langsung Sekjen PB Alkhairaat H. Ridwan Yalidjama dan di dampingi ketua Majelis Pendidikan H.Salim Dg. Masukka,Lc.
Ustad Salim mengatakan, adanya penyampaian dari Menteri Pendidikan RI terkait akan dibuka kembali aktivitas belajar mengajar secara tatap muka, apalagi di lingkup Alkhairaat, maka PB Alkhairaat harus menyikapi penyampaian tersebut secara bijak.
Tentunya dalam hal itu kata Ustad Salim, harus ada beberapa persiapan yang akan dilakukan pihak sekolah seperti, hand sanitizer, masker dan tempat cuci tangan, serta jumlah siswa yang akan diberlakukan dalam tatap muka tersebut.
“Dalam hal ini tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan pihak sekolah. Sehingga kita juga tidak menjadi beban dan korban salah dari pihak orang tua siswa, bila nantinya ada indikasi virus yang terjadi dalam proses tatap muka tersebut,” tegasnya.
Olehnya lanjut Ustad Salim, pihaknya juga meminta persetujuan dari wali siswa secara tertulis di atas materai bahwa, keinginan tatap muka proses belajar mengajar tidak hanya keinginan dari pihak sekolah, namun juga atas keinginan dari orang tua siswa.
“Sebab bila ada apa-apa nantinya, bukan guru-guru yang sasaran tapi ketua utama, sehingga hal ini perlu dikaji betul keinginan pemerintah,” ujarnya.
Selain itu Ustad Salim juga menekankan, penyampaian proses belajar mengajar tatap muka oleh kementrian tersebut baru sebatas penyampaian. Sebab dalam hal ini, PB Alkhairaat menginginkan ada surat, sebagai penguatan.
“Kalau sebatas lisan saja itu belum terlalu kuat. Kita inginkan ada surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, yang di sampaikan ke daerah sebagai penguatan atas pelaksanaan itu,” tandasnya.
Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah pengurus PB Alkhairaat itu, hasilnya akan disampaikan kepada Ketua Utama Alkhairaat, Habib Saggaf bin Muhammad Aljufri.
Rep: Hady/Ed: Hady