PALU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) akan menerapkan strategi lain dalam pengawasan partisipatif tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
Strategi yang dimaksud adalah akan melibatkan dunia usaha dalam pengawasan partisipatif, selain elemen masyarakat lainnya yang selama ini telah dilibatkan oleh Bawaslu Sulteng.
“Dunia usaha, apalagi berupa industri besar yang memiliki banyak karyawan tentunya sangat potensial untuk dilibatkan. Kami sedang menyusun formula kerja untuk membangun kerja sama dengan dunia usaha,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulteng, Nasrun saat membawakan materi pada kegiatan sosialiasi pengawasan partisipatif, di Kota Palu, Jumat (21/10).
Ia menjelaskan, karena dunia usaha memiliki karyawan yang banyak, tentu jumlah pemilih di dalamnya juga banyak. Dalam hal pemenuhan hak demokrasi, tentu saja dunia usaha menjadi penting untuk didorong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu ataupun pemilihan.
“Kita tidak bisa bayangkan, jika sebuah industri yang memiliki ribuan karyawan tidak mau meliburkan karyawannya saat voting day. Kita tidak akan bisa menafikan jika PSU (Pemungutan Suara Ulang) terjadi gara-gara banyak pemilih yang tidak menggunakan haknya saat voting day,” ujarnya.
Karena memilih adalah hak, kata dia, maka terserah yang bersangkutan apakah akan menggunakan haknya atau tidak.
“Beda dengan di Australia. Di negara ini, memilih adalah kewajiban. Jika tidak tidak melaksanakan kewajibannya memilih maka konsekwensinya adalah tidak akan mendapatkan pelayanan dari negara,” jelasnya.
Sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjut Nasrun, dunia usaha juga memiliki garis komando yang jelas, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya.
“Kenapa ASN kita harus jaga betul netralitasnya, karena satu garis komando. Ketika diperintahkan memilih kandidat tertentu, maka harus ikut karena jika tidak maka akan ada akibat yang ditanggung. Sama dengan dunia usaha,” ungkapnya.
Olehnya, kata dia, dunia usahapun rawan untuk “disusupi” atau dititipkan kandidat tertentu untuk dipilih oleh karyawan-karyawannya.
“Inilah alasan-alasan kenapa dunia usaha itu penting kita libatkan,” katanya.
Tak hanya itu, Bawaslu juga sedang mencari desain bagaimana bisa terlibat melakukan pengawasan dalam penyaluran hibah dan bansos (bantuan sosial) di tahap pemilihan.
“Karena di sini ada potensi kerawanan. Mungkin kita bisa masuk untuk melihat, kapan penyaluran hibah dan bansos dilakukan. Akan ketahuan maksud dan tujuannya, apalagi jika dilakukan menjelang pemilihan,” kata mantan Asisten Ombudsman Sulteng itu.
Secara umum, Bawaslu Sulteng juga mendorong pengawasan partipatif yang didasari sikap kerelawanan.
Nasrun berharap, pengawasan partisipatif dapat terbangun dengan sendirinya, tanpa harus ada alokasi anggaran khusus dari Bawaslu.
“Dan kami Bawaslu siap diminta hadir kapan saja dalam rangka memberikan edukasi tentang pengawasan, free tanpa perlu dibayar,” tegasnya. (RIFAY)
