POSO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menemukan ratusan nama pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ternyata dicatut alias palsu.
Dukungan itu diketahui saat Bawaslu melakukan pengawasan dan monitoring tahapan verifikasi faktual (verfak) di 19 wilayah kecamatan se-Kabupaten Poso.
Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Poso Christian A. Oruwo dalam keterangan persnya kepada sejumlah media cetak dan elektronik pada Rabu (22/02) mengatakan, terdapat ratusan nama pendukung calon anggota DPD RI yang ternyata tidak memberi dukungan bagi calon saat dilakukan Verfak oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Dijelaskan,sejak tahapan Verfak dukungan calon anggota DPD dimulai pada 6 hingga 23 Februari 2023, Bawaslu Poso melalui Pengawas Kelurahan Desa (PKD) turun melakukan pengawasan dan menemukan sejumlah kasus nama-nama yang tercatut merasa tidak pernah memberikan dukungan saat di Verfak.
“Dari hasil pengawasan PKD serta monitoring Panwascam di lapangan untuk beberapa kecamatan,dari sampel yang diperoleh ditemukan adanya ratusan nama yang ternyata tidak memberi dukungan bagi calon DPD namun namanya tercatat dalam lampiran F1 KPU ,” ungkap Christian .
Christian mengakui,dari 500 sampel yang diperoleh dari total keseluruhan sekitar 1.664, hanya 292 nama yang ternyata memberi dukungan setelah di Verfak,sisanya sekitar 208 nama ternyata tidak memberikan dukungan atau hanya dicatut oleh oknum.Dijelaskan,besar kemungkinan penyebab adanya ratusan nama yang dicatut, kemungkinan orang tersebut pernah memberikan KTP tapi tidak mengetahui kalau itu akan digunakan untuk memberikan dukungan kepada calon tertentu.
“Jadi untuk mereka yang ternyata tidak memberi dukungan atau mencabut dukungan,harus bersedia membuat surat pernyataan dan sekaligus video dokumentasi sebagai bukti bahwa memang tidak pernah memberikan dukungan dan dianggap tidak memenui syarat,” jelasnya
Terkait pencatutan nama dukungan menurut Christian tergolong dalam kategori perbuatan curang dan bisa berimplikasi pada perbuatan tindak pidana.Proses verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD RI telah dimulai sejak 6 dan akan berakhir hingga 26 Februari 2023.
“Bisa masuk kategori pidana karena menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dan digunakan tidak sesuai peruntukkannya,dan termasuk pembubuhan tanda tangan yang tidak diketahui yang bersangkutan, berarti ada unsur pemalsuan,” jelasnya.
Reporter : Mansur
Editor : Yamin
