PALU – Upaya penanggulangan serta penurunan angka kemiskinan di Kota Palu, memerlukan perencanaan yang berbasis data. Sejauh ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, melihat tiga fenomena yang berhubungan dengan kemiskinan di Kota Palu, yaitu ketimpangan yang semakin melebar, kerentanan yang tinggi dan penurunan kemiskinan yang melamban.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Data dan Informasi, Bappeda Kota Palu, Ibnu Mundzir pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Bappeda Kota Palu, Kamis (23/11).
Untuk mengatasi itu, maka dibutuhkan kerjasama serta peran lintas sektoral yang ada, yakni Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Tim ini, kata dia, harus melakukan penguatan substansi, meliputi program, anggaran dan regulasi serta penguatan kelembagaan.
“Dalam hal ini, peran Bappeda menjadi penting,” tegasnya.
Sementara Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan menyampaikan, rakor tersebut sangat penting, mengingat penanggulangan kemiskinan adalah prioritas dalam RPJMD Kota Palu tahun 2016-2021. Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menargetkan, di akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu nanti, angka kemiskinan sudah berada dalam kisaran 6 sampai 7 persen.
”Karena itu saya harapkan agar semua pihak berkolaborasi. Melalui rakor ini, saya berharap agar program dan kegiatan yang ada di OPD yang bersentuhan dengan masyarakat miskin, dapat berjalan secara efektif,” katanya.
Arfan juga menekankan, pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan dua sisi terpadu, yaitu penghidupan masyarakat miskin dan produksi. Dari sisi kehidupan, yaitu membantu masyarakat untuk hidup layak, baik dari sisi pendapatan maupun akses terhadap berbagai pelayanan dasar.
“Selain itu, intervensi untuk pengembangan kualitas SDM juga diperlukan untuk memutus rantai kemiskinan yang biasanya turun temurun antar generasi,” tutupnya.
Kegiatan Rakor kemarin melibatkan seluruh OPD terkait bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan se-Kota Palu. (HAMID)
