PALU – Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan pada tahun 2023 Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan inovasi berkaitan dengan kemiskinan ekstrim, dengan mengalokasikan anggaran 39 milyar untuk kabupaten/kota.
Program dengan tagline, Gercep, Gaskan, Berdaya ini untuk menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.
Kepala Bappeda Sulteng, Sandra Tobondo, MT mengatakan, program ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, yang mengamanatkan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim dari 4 persen atau 10,86 juta jiwa di tahun 2022 menjadi 0 persen pada tahun 2024.
“Inpres tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim enam tahun lebih cepat dari target tujuan pembagunan berkelanjutan,” ujar Kepala Bappeda Prov. Sulteng, Sandra Tubondo dalam kegiatan Bimtek Aplikasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisa Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT), di ruang rapat Kantor Bappeda, Kamis (23/6).
Kegiatan Bimtek sendiri, diselenggarakan via daring dan luring selama tiga hari yakni, 22-24 Juni 2022 dan diikuti oleh seluruh Bappeda Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
Selanjutnya Sandra mengatakan, dengan adanya keputusan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrim 2022-2024, telah menetapkan 212 kabupaten/kota sebagai daerah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022, dan 302 kabupaten/kota sebagai perluasan prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023-2024.
“Menanggapi surat dari menko, untuk penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Sulawesi Tengah mendapat alokasi anggaran untuk tujuh kabupaten, jadi tidak semua kabupaten yang mendapat bantuan alokasi anggaran ditahun 2022 ini” ucap Sandra Tobondo membacakan sambutan gubernur.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, patut disadari bahwa untuk mengentaskan kemiskinan tidaklah mudah dan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satunya dalam hal ketersediaan portal data dan informasi yang konperhensif, menyajikan data dan analisis data kemiskinan.
Dalam rangka mendukung penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2023, telah ada program inovasi yang akan dilaksanakan pada 13 kabupaten/kota. Dengan adanya percepatan pemberian data dan informasi dari pemerintah pusat, maka pihaknya akan lebih intens lagi untuk melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, dan pengentasan kemiskinan secara keseluruhan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Sebagai penutup, Kepala Bappeda Prov. Sulteng menyampaikan harapannyam semoga pengalaman daerah lain yang memperoleh manfaat dari penggunaan aplikasi SEPAKAT dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, juga dapat dirasakan dan menjadi inspirasi bagi Provinsi Sulawesi Tengah.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
