PARIMO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebutkan rekanan proyek atau kontraktor pelaksana pekerjaan banyak yang tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga menjadi temuan setiap tahunnya.
“Dalam seleksi lelang Pemerintah Kabupaten harus melihat kapabilitas, kualitas, kemampuan serta komitmen dari perusahaan dalam menjalankan pekerjaan,” ungkap Sayutin Budianto Tongani, ditemui usai rapat Badan anggaran dengan agenda pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, Rabu (22/06).
Ia menekankan, kedepan PUPRP setempat lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya konsultan pengawas yang dapat bekerja lebih jelih, serta bersikap tegas apabila menemukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.
Ia mengaku, sejumlah pekerjaan saat dilakukan serah terima sementara pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) hasil pekerjaan utuh. Namun, ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak BPK menjadi temuan karena kualitasnya, baik dari sisi ketebalan, kelebihan dan lainnya.
“Hal ini membuat saya bingung, apakah berbicara sisi sumberdaya lemah atau apalah membuat kita bingung dengan hasil pekerjaan yang menjadi temuan,” keluhnya.
Adanya kondisi seperti ini, kata dia, harus menjadi tanggung jawab bersama dengan melakukan pengawasan super ketat, dan kedepannya perlu adanya perbaikan dari segala sektor, baik dari internal pengawas, konsultan pengawas PUPRP sendiri.
Ia menambahkan, dimana-mana pekerjaan menjadi temuan, proses pembangunan jalan mengalami kekurangan dan kelebihan volume, pengembalian serta ketebalan. Sehingga kedepannya, harus menjadi evaluasi untuk dilakukan perbaikan agar tidak menjadi berulang-ulang lagi.
“Saya sudah sampaikan pada saat rapat tadi, bagaimana caranya agar seluruh pekerjaan tidak lagi menjadi temuan berulang oleh BPK,” pungkasnya.
Reporter: Mawan
Editor : Yamin
