PALU – Komando Tugas Gabungan Terpadu tanggal 7 November 2018 telah mempublis dampak bencana yang melanda Kota Palu dan sekitarnya, tanggal 28 September lalu. Dampak yang dimaksud adalah kerusakan infrastruktur sebanyak 68.451 rumah, 327 rumah ibadah, 265 sekolah, tujuh jembatan, satu tower bandara, 75 unit kantor dan 362 toko.
Kemudian korban meninggal dunia sebanyak 2.098 jiwa, luka-luka 4.438 jiwa, hilang 1.373 jiwa serta pengungsi yang mencapai 27.317 KK atau 109.269 jiwa.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, khawatir dengan kondisi tersebut. Serangkaian infrastruktur tidak ada, kurang atau terbatas dari segi jumlah, dihawatirkan akan menimbulkan gejolak di beberapa sendi kehidupan, dengan mandeknya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan masyarakat luas.
“Sehingga bisa memunculkan anggapan bahwa pemerintah tidak tanggap, lemah dan kurang profesional dalam mengurusi apa yang mendesak dan dibutuhkan warga pascabencana,” ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan, H. Ardiansyah Lamasitudju, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Prasarana Vital Dampak Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Sulteng, Kamis (29/11).
Berkaitan dengan hal itu, kata dia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memfasilitasi pemulihan dan percepatan penanganan urusan-urusan krusial yang ditarget harus segera rampung, di antaranya pembangunan hunian sementara, penyediaan air bersih, aliran listrik, komunikasi, pendirian tenda-tenda darurat, pembukaan akses jalan, pendistribusian logistik dan alat-alat berat, administrasi barang jasa, penggunaan anggaran dan sebagainya.
Olehnya, kata dia, keikutsertaan dalam bimtek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terpapar bencana untuk dapat menentukan skala prioritas perbaikan darurat pasca bencana, yang disertai dengan upaya percepatan verifikasi kerusakan oleh pemerintah daerah dan stakeholder.
“Yang tidak kalah penting adalah upaya penyebarluasan pedoman verifikasi perbaikan darurat,” tekannya.
Dia menilai, pelaksanaan bimtek bersifat urgent dan strategis, sebab output yang diperoleh nanti bisa langsung diaplikasikan guna menyelaraskan dan memantapkan kerja-kerja pemerintah, sebelum berakhirnya batas waktu masa transisi sampai dengan dimulainya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Bimtek yang digagas BNPB itu menghadirkan narasumber, di antaranya Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat, Direktur Perbaikan Darurat UNDP, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Kepala Pelaksana BPBD Sulteng, Komandan Korem Tadulako, Kepala Satgas Penanggulangan Bencana Sulteng, Kementerian PUPR, dengan peserta sekitar 40 orang. (YAMIN)
