PALU – PT Bank Sulteng melakukan langkah strategis mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI dengan layanan perbankan milik Bank Sulteng.
Hal ini sebagai komitmen Bank Sulteng dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
Direktur Utama (Dirut) PT Bank Sulteng, Ramiyatie, mengatakan, integrasi tersebut tidak hanya mencakup Pemprov Sulteng, tetapi juga telah menjangkau seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulteng.
“Dengan demikian, sinergi tersebut menjadi tonggak penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya, saat menghadiri penekenan MoU antara Kemendagri dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) di Jakarta, Kamis (17/04).
Menurutnya, seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan, dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan transparan melalui sistem yang terhubung secara elektronik dan real time.
Kata dia, beberapa manfaat yang dirasakan pemerintah daerah dalam integrasi ini yaitu adanya efisiensi proses transaksi.
“Pencairan dana dan pembayaran belanja daerah dapat dilakukan langsung melalui SIPD RI, yang telah terhubung dengan sistem perbankan Bank Sulteng, sehingga mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan ketepatan administrasi,” jelas Ramiyatie.
Manfaat selanjutnya, kata dia, adanya transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap transaksi keuangan daerah dapat dimonitor secara real-time. Hal itu memperkuat pengawasan, serta meminimalkan risiko kesalahan maupun penyalahgunaan anggaran.
Selanjutnya, kata dia, adanya dukungan teknologi dan infrastruktur. Sebagai bank milik daerah, jelas dia, Bank Sulteng memiliki pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pemerintahan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Ini memungkinkan tersedianya solusi layanan yang sesuai dan responsif,” ujarnya.
Manfaat lainnya adalah optimalisasi pengelolaan kas daerah. Rekonsiliasi data secara otomatis setiap hari memungkinkan Pemda untuk mengambil keputusan pengelolaan keuangan secara cepat dan berbasis data yang akurat.
“Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Sekaligus meningkatkan efektivitas belanja serta pelayanan publik. Integrasi SIPD RI akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, transparan, dan berkelanjutan,” tutupnya. */RIFAY
