PALU – Kota Palu kerap dikepung banjir saat diguyur hujan, hal tersebut dikarenakan perencanaan drainase yang tidak matang.
“Harusnya ada kajian bersama terkait dengan kebijakan publik yang berhubungan dengan drainase secara umum,” ujar Ketua Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Muslimun, Selasa (29/09).
Pria yang akrab disapa Kimun itu mengatakan, sebagai ibu kota provinsi, harusnya Pemerintah Kota Palu duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulteng untuk melakukan perencanaan drainase, untuk melakukan singkronisasi agar perencanaan pembangunan lebih matang.
Kaka Kimun, sejauh ini banyak drainase primer yang dikerjakan melalui dana APBN, sementara yang bisa dikerjakan Pemkot Palu adalah drainase sekunder. Yang terjadi selama ini, pelaksanaan dua sumber dana tersebut terkesan jalan masing-masing. Sehingga yang terjadi tidak ada titik temu antara drainase primer dan sekunder.
“Kalau jalan sendiri-sendiri maka seperti inilah jadinya, luapan air dimana-mana. Karena tidak terjadi korelasi antara satu dengan yang lain. Harusnya Pemkot Palu dalam merencanakan drainase itu melakukan koordinasi dengan provinsi,” terangnya.
Kimun menambahkan, di Palu banyak alur alam yang harusnya butuh uang besar untuk menanganinya. Salah satunya di Kelurahan Balaroa, yang setiap diguyur hujan pasti terjadi luapan air beserta lumpur.
“Misalnya alur alam di Balaroa, itukan alur alam. Apalagi pasca gempa tidak pernah dilakukan pengerukan drainase di wilayah itu. Nah ketika air hujan menumpuk sudah dipastikan akan meluber kejalan, sehingga tidak heran setiap hujan akan terjadi hal seperti itu,”jelasnya.
Olehnya, Kimun menekankan, kedepan Pemkot Palu harus duduk bersama Pemprov Sulteng dalam melakukan perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan drainase.
“Kalau hanya mengandalkan APBD memang sulit, sehingga kita butuh kerjasama dengan Pemprov agar sejalan dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh APBN,” tandasnya. (YAMIN)
