Bahas Upah, Serikat Buruh Minta RDP dengan DPRD Sulteng dan OPD

oleh -
Suasana pertemuan perwakilan DPRD Sulteng dan Perwakilan Buruh Sulteng , di ruang. VIP Kantor DPRD Sulteng, Rabu, (24/11). Foto : Ikram

PALU – Ratusan perwakilan serikat buruh dari KSBSI, FSPNI, KSPI Sulteng melakukan aksi unjuk rasa damai depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Kamis (24/11).

Para masa aksi menuntut terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) dinilai rendah, tidak sesuai dengan kenaikan kebutuhan harga pokok saat ini hampir 20 persen, hingga buruh tidak bisa membelinya sebab upah kecil.

Perwakilan serikat buruh, Ketua KSBSI, Karlan S Ladandu, Ketua FSPNI Sulteng, Lukius Todama, Ketua KSPI Sulteng, Ilsam Laresa serta perwakilan buruh lainnya, diterima perwakilan DPRD Sulteng, Komisi II Fraksi Nasdem, Yahdi Basma, Hasan Patongai, Fairus Husen Maskati dan Komisi IV Fraksi Golkar Faizal Lahadja, serta mewakili Gubernur Sulteng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, Arnold Firdaus Bandu, di ruang VIP Kantor DPRD Sulteng.

Dalam pertemuan itu, Karlan Ladandu meminta DPRD Sulteng melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng.

Sebab mereka menilai data diajukan ke BPS kepada pusat hanya memakai data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu data diberikan harus data 2021, bukan data 2020, sebab ini untuk penetapan UMP 2022.

“Makanya dari tiga serikat buruh ini , meminta DPRD mengadakan RDP bersama Disnakertans dan BPS Sulteng,” pinta Karlan.

Selain itu, Karlan menguraikan, pangkal persoalan ini munculnya omnibus law cipta kerja kemudian diundangkannya UU Nomor 11 tahun 2020 dan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan, dan munculnya SE Menteri Tenaga Kerja Nomor 383 terkait upah minimum.

“Dari PP 36 tahun 2021 itu sosialisasinya diberikan kepada kami, hanya mengenai upah batas atas dan upah batas bawah, belum masuk rumusan penetapan upah minimum,” urainya.

Sehingga kata dia, mereka bergembira pertumbuhan ekonomi akan besar. Karena pasti berdampak pada upah pendapatan yang besar.

“Tapi kenyataanya 9,19 persen pertumbuhan ekonomi Sulteng, berhasil ditetapkan 3,7 persen menggunakan formula berdasarkan SE 383 Menteri Tenaga Keja tersebut, “katanya.

Dan menyebabkan, kata dia , upah buruh makin rendah, sementara pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Akhirnya buruh tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, Arnold Firdaus Bandu, mengatakan, terkait penetapan upah minimum provinsi pada prinsipnya sudah sesuai ketentuan mengacu pada PP Nomor 36 tahun 2021 dan sudah ada formulanya.

“Jadi pertumbuhan ekonomi itu, bukan satu-satunya indikator menjadi ukuran menentukan UMP. Dan bila kita tidak mengikuti PP 36 tahun 2021 Gubernur akan mendapat sanksi secara tertulis dari Mendagri,” katanya.

Hal senada disampaikan, Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulteng, Joko Pranowo, terkait PP 36 ada formula rumusnya

Dalam penetapannya menggunakan rumusan formula daya beli masyarakat, pendapat perkapita masyarakat Sulteng diambil dari triwulan I, II dan III 2021 dari pertumbuhan ekonominya.

Dari data pertumbuhan ekonomi itu, setelah dimasukan kedalam rumus formulanya ada rank terkait batas atas, anggota rumah tangga yang bekerja 3,89 persen nilai Rp2,8 juta dan batas bawah rumah tangga yang bekerja 1,4 persen nilainya 50 persen dari nilai batas atas.

“Setelah dihitung sesuai pertumbuhan ekonomi triwulan 1, II dan III, tahun 2021 itu 9,19 persen dan inflasi 1,09 persen. Dari situlah didapatkan angka UMP Rp2,3 juta.

Ia menambahkan, bagi kabupaten/kota yang belum pernah menetapkan UMK nya di Sulteng ada tiga yakni, Kabupaten Sigi, Banggai Laut dan Kabupaten Tojouna-una.

Bagi Kabupaten/Kota yang ingin menetapkan UMK nya, salahsatu syaratnya pertumbuhan ekonominya tiga tahun berturut-turut harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Sulteng.

“Tiga kabupaten tersebut, tidak dapat menyalip pertumbuhan ekonomi Sulteng,”pungkasnya.

Sementara perwakilan DPRD Sulteng , Yahdi Basma menyatakan dari pihaknya siap melaksanakan RDP dengan serikat buruh dan OPD terkait insya Allah sebelum awal 2022.

Selain melakukan unras damai DPRD Sulteng , para serikat buruh juga melakukan unras DPRD Kota dan Walikota Palu dengan konvoi kenderaan roda empat dan roda dua. (Ikram)