PALU – Komisi gabungan, II dan IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah instansi terkait, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Selasa (18/08).
RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin itu menghadirkan Tim Gugus Tugas Covid-19, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Sosial (Dinsos), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Dalam rapat itu, pihak DPRD mempertanyakan progres penanganan Covid-19 melalui refocusing anggaran yang telah dilakukan.
Pada kesempatan itu, Kabag Humas dan Protokol, Adiman mewakili Tim Gugus Tugas Covid-19 menyampaikan jumlah warga yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Tujuh orang meninggal dunia, persentase terkecil korban meninggal akibat covid di Indonesia,” katanya.
Di Sulteng sendiri, lanjut dia, terdapat tiga zona Covid-19, yakni zona hijau di Tojo Una-Una, zona orange di Kabupaten Banggai dan sisanya berada di zona kuning.
“Kita penyebaran Covid terkecil di Indonesia karena tim medis dapat menekan kematian dan meningkatkan persentase kesembuhan. Kita mendapatkan apresiasi secara nasional,” katanya.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan, menyampaikan, pihaknya mendapatkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 sebanyak Rp6 miliar lebih dari DPA sebesar Rp1,4 miliar.
“Sampai saat ini pengadaan beras sudah dilaksanakan bersama bulog,” katanya.
Ia merincikan pengadaan beras di lima kabupaten yang telah mengirimkan proposal, dengan total sebanyak 743 ton lebih.
Masing-masing untuk Kabupaten Banggai Laut (Balut) sebanyak 33 ton lebih, Banggai Kepulauan (Bangkep) 38 ton lebih, Sigi 64 ton lebih, dan Poso 52 ton lebih.
“Menyusul ke Tolitoli, Buol dan Touna baru buat proposal,” katanya.
Di tempat yang sama, perwakilan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulteng, menyampaikan jumlah anggaran penanganan Covid-19 yang melekat di instansinya, yakni sebesar Rp33,699 miliar lebih.
Anggaran tersebut, kata dia terbagi atas tiga, masing-masing untuk Dinkes sendiri sebesar Rp32,5 miliar lebih, Rumah Sakit Madani Rp1 miliar lebih dan RSUD Undata sebesar Rp152 juta.
“Di Dinkes sendiri, penggunaan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp23 miliar lebih dan telah terealisasi Rp7 miliar lebih atau 31,3 persen. Sementara belanja modal sebesar Rp8 miliar lebih dan terealisasi Rp3 miliar lebih atau 38 persen. Keseluruhan realisasi sebesar 39,6 persen,” katanya.
Untuk Dinsos sendiri, bantuan dana Covid-19 dari APBD sebanyak 146 ribu orang dengan total anggaran sebesar Rp32 miliar lebih. Namun, kata dia, yang melaporkan realisasi penyaluran bantuan tersebut baru 3 daerah, yakni Sigi, Morowali dan Kota Palu.
“Dari kementerian ada bantuan untuk 120 ribu orang sebesar Rp600 ribu per bulan per orang. Bantuan berlangsung selama tiga bulan sampai bulan Juni. Kemudian dilanjutkan sampai Desember sebesar Rp300 ribu per bulan. Ada lagi yang terima BLT sembako bantuan pangan tunai sebesar Rp500 ribu untuk Agustus saja. Sedangkan dari PKH selama 3 bulan sebesar 15 kilogram dari Juli sampai September,” tutupnya.
Terkait anggaran yang belum digunakan, Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun mengusulkan agar dikembalikan lagi ke kas daerah. (RIFAY)
