PALU – Babinsa dan Bhabinkamtibmas diminta ikut mengindentifikasi masalah yang menghambat pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ditingkat kabupaten/kota.
Imbauan itu disampaikan Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Tenny C Soriton saat pertemuan advokasi program KKBPK berbasis komunitas organisasi, profesi, TNI dan Polri di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (18/06) malam.
Kata dia, Babinsa dan Bhabinkamtibmas merupakan mitra BKKBN sekaligus unsur motor penggerak dalam menyukseskan pelaksanaan program KKBPK untuk mengindentifikasi masalah sekaligus merumuskan solusi di daerah masing-masing kabupaten/kota.
“Identifikasi masalah menjadi bagian daripada evaluasi bersama program KKBPK. Sehingga nantinya menjadi lebih efektif dan efesien dalam mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah, serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat,”katanya.
Selain Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Tenny juga berharap kepada Tim Penggerak (TP) PKK mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga desa. Juga bisa mengindentifikasi segala masalah yang muncul di lapangan tekait program KKBPK.
Agar capaian target dan sasaran perlu kerja keras dari semua pihak dengan dukungan para pemangku kepentingan dan mitra kerja BKKBN.
Disampaikannya, ada lima point dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana strategis BKKBN tahun 2015-2019. Target dan sasaran strategis itu harus dicapai pada tahun 2019. Antara lain, tentang angka kelahiran total (total fertulilti rate/TFR), perwanita usia subur 15 sampai 49 tahun sebesar 2,33 anak perwanita.
“Tentunya untuk mecapai target sasaran strategis tersebut, perlu kerja keras dari seluruh jajaran BBKBN dengan dukungan pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksanaan program KKBPK kedepan. Secara khusus, seluruh jajaran kader TP PKK serta bapak-bapak Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai motor penggerak dan komunikator yang andal harus turut berkontribusi mengidentifikasi permasalahan yang menghambat program dari aspek sekaligus merumuskan solusinya melalui rencana aksi nyata,”pintanya.
Olehnya, kedepan BKKBN harus mengevaluasi kembali belbagai kegiatan, agar lebih efektif dan efesien agar dapat mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta memberikan manfaat secara langsungg kepada masyarakat.
Kata dia, hal itu sejalan dengan instruksi Presiden agar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), seluruh kementerian dan lembaga mengacu kepada tema ‘Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah’.
“Tahun 2019 ini fokus kita adalah anggaran negara harus bermanfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mecapai tujuan pembangunan nasional, dan pengembangan kebijakan anggaran belanja yang dilakukan harus berdasarkan money follow program. Ini berarti semua tugas dan fungsi tidak lagi harus dibiayai secara merata, Kementerian dan Lembaga harus dapat memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat,”tandasnya.
Kegiatan itu diikuti 73 peserta, seluruhnya dari Kampung KB perontohan. Masing-masing 14 orang dari TP PKK tingkat Kecamatan, desa/kelurahan, Babinsa 16 orang, Bhabinkamtibmas 16 orang dan Interen Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng 13 orang.
Diharapkan, pertemuan itu dapat meningkatkan pengetahuan/ pemahaman serta meningkatnya semangat kemitraan demi mewujudkan peran dalam revitalisasi program KKBPK. (YAMIN)
