PALU – Tokoh Pemuda Palu yang juga Penggiat Budaya dan Anggota Aliansi Lembaga Pengawas Kinerja Pemerintah dan Keadilan (LPKPPK), Smiet, menilai tidak adanya reaksi apapun dari penegak hukum atas sejumlah persoalan yang terjadi di Universitas Tadulako (Untad).
Salah satu persoalan yang dimaksud adalah dugaan penyalahgunaan dana Badan Layanan Umum (BLU) Untad yang melibatkan sejumlah petinggi kampus tersebut. Persoalan ini telah diadukan oleh Kelompok Peduli Kampus (KPK) Untad ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, beberapa waktu lalu.
Menurut Smiet, masyarakat umumnya tahu persoalan yang dihadapi Untad saat ini.
“Kami punya anak-anak yang kuliah di sana, tahu apapun yang terjadi di Untad sekarang,” tuturnya, Kamis (03/02).
Namun, kata dia, telah hampir satu tahun lebih masyarakat mengikuti perkembangan kasus ini, tidak ada tanda-tanda reaksi apapun dari penegak hukum.
“Andaikata memang diketahui mengandung pidana, hukum negara tanpa diminta harus hadir di sana,” ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini ada oknum yang coba-coba memainkan perasaan masyarakat agar terjadi benturan.
“Kami tahu itu, siapa oknum dimaksud dan apa keinginanya.Tetapi mereka lupa, bahwa kami punya hubungan kekerabatan, pertemanan, suku yang tidak mudah dibenturkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Tadulako adalah sejarah kebudayaan orang Kaili. Ia berharap agar para pemimpin Untad mengerti nilai ini.
Tadulako, lanjut dia, adalah simbol kejujuran, keikhlasan, tanggung jawab, adil, istiqamah, dan terbuka.
“Seharusnya dengan kebesaran jiwa, oknum yang diduga menyalahgunakan kekuasaan harus bertanggung jawab di depan hukum,” katanya.
Menurutnya, jika ada oknum pemimpin Untad yang sengaja mengadu domba masyarakat, membuat kelompok A atau B, apalagi hanya untuk membela kepentingannya, maka itu tanda pemimpin penakut, pandir dan munafiq.
“Kami tau fakta ini hanya untuk mengelabuhi perbuatan jahat mereka,” ungkapnya.
Ia berharap agar mereka yang memimpin dengan bijaksana, adil, mengayomi sebab Untad adalah milik orang banyak, tidak boleh dikuasai kelompok dengan berbagai cara.
“Kami juga tahu jika banyak pegawai ditindas haknya. Diganti tanpa kesalahan. Ini tontanan kezaliman,” bebernya.
Ia menegaskan, masyarakat punya batas kesabaran untuk melihat gelagat kurang baik dari oknum pemimpin Untad. Jika ada yang sengaja membiarkan kemudharatan ini, maka itu sama ikut memelihara kejahatan di lembaga pendidikan tinggi.
“Ingat kalau sikap baik dan lembut telah diperlihatkan, tanda bahwa masyarakat mendekati akhir kesabarannya. Jangan sampai kita menganggap seolah aparat hukum juga ikut memprovokasi keadaan ini,” tandasnya. ***
