BANGGAI – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 2, Anwar Hafid dan Dr. Reny Lamadjido, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah lama menjadi permasalahan masyarakat di Kecamatan Moilong.
Penegasan ini disampaikan Anwar Hafid saat melakukan kampanye dialogis di Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Jumat (25/10). Turut serta tokoh perempuan sekaligus pejuang agraria, Eva Bande.
Mereka bersama-sama menyerukan perubahan untuk melindungi hak-hak tanah rakyat dan mengembalikan kedaulatan petani.
Anwar Hafid menyampaikan, pemerintah harus tegas berdiri di sisi rakyat dan bebas dari kepentingan perusahaan, agar dapat memberikan keadilan yang merata.
“Pemerintah tidak boleh ada konflik kepentingan dengan perusahaan apa pun. Tugas kita jelas, berdiri tegak untuk rakyat. Konflik agraria akan kami selesaikan dengan tegas, tanpa mengorbankan hak-hak rakyat,” tegas Anwar.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya janji, tetapi telah diterapkan selama karir politiknya. Ia mencontohkan tindakan serupa di Morowali, di mana ia memerintahkan pengukuran ulang lahan hak guna usaha (HGU) perusahaan untuk memastikan bahwa tanah rakyat tidak dirampas. Hasilnya, lebih dari 300 hektar tanah yang awalnya dikuasai perusahaan berhasil dikembalikan ke masyarakat.
“HGU itu bukan Al-Quran yang sakral, itu peraturan yang bisa direvisi jika bertentangan dengan kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Eva Bande menambahkan, perjuangan agraria memerlukan pemerintah yang berpihak pada keadilan sosial dan tidak tunduk pada tekanan korporasi.
Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang mau mendengar keluhan para petani dan bertindak nyata dalam melindungi tanah-tanah mereka. *
