PALU – Anggota Komisi V DPR RI, Anwar Hafid mengatakan salah satu faktor tingginya kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bukan karena masyarakat tidak makan, akan tetapi kerena infrastruktur yang masih sangat terbelakang.
Anwar Hafid meminta, mengamati daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi pasti karena infrastukturnya sangat minim.
Ia berharap Bappeda Sulteng dapat berkordinasi dan berkolaborasi dengan pihak balai termasuk Balai Jalan, dan leading sektor lainnya terkait program prioritas dalam menggenjot infrastruktur.
“Waktu dalam rapat dengar pendapat saya mempertegas lagi dengan Kementerian terkait, bahwa kami akan bekerja sama dengan teman-teman balai di sini. Kita sama-sama mendorong,” ujar Anwar Hafid dalam Rapat Koordinasi Pemprov Sulawesi Tengah, di Ruang Polibu, Kamis (17/11)
Sementara itu, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menyampaikan, Pemprov Sulteng mempersiapkan pembangunan infrastruktur dalam rangka Sulteng sebagai penyangga IKN.
Infrastruktur jalan menjadi prioritas, di mana Sulteng sebagai penyangga IKN di Kalimantan, perpindahan IKN sangat berpeluang untuk Pemprov Sulteng, terutama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga perlu dipersiapkan infrastruktur yang memadai.
“Nantinya masyarakat tidak terkendala dalam pendistribusian hasil pertanian, kelautan dan kehutanan. Karena lemahnya infrastruktur utamanya jalan. Infrastruktur kita ini masih tertinggal belum seperti jawa mau kewilayah satu kewilayah satunya mudah di akses, kita belum, kita masih menyusun,” terang Rusdi Mastura.
Menurutnya, melalui Balai Jalan, Pemprov akan membangun infrastruktur jalan dari Kasimbar Kabupaten Parimo sampai Tambu Kabupaten Donggala. Dan Sienjo Kabupaten Parimo sampai Sirenja Kabupaten Donggala.
Ia juga menyampaikan beberapa isu strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 antara lain, belum optimalnya nilai tambah komoditas pertanian, keterbatasan energi, terbatasnya kualitas tenaga kerja lokal.
Selanjutnya, belum optimalnya aksesibilitas mutu pendidikan dan kesehatan, belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur layanan dasar konektivitas antar wilayah serta mitigasi bencana dan pemulihan pasca bencana, dan penurunan kualitas lingkungan atau degradasi lingkungan.
Sementara target-target indikator makro pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2023 sebagai berikut, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 10,36 persen, laju inflasi sebesar 1,91 persen, indeks gini sebesar 0,22 poin, presentase penduduk miskin sebesar 10,84 persen, indeks pembangunan manusia sebesar 69,87 poin, dan tingkat pengangguran terbuka 2,84 persen.
Selanjutnya beberapa usulan program prioritas Sulteng dalam mendukung pencapaian target indikator makro sekaligus mendukung Sulteng sebagai daerah penyanggah ibu kota nusantara dan gerbang penghubung kawasan timur Indonesia, antara lain pada sektor kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan, perumahan permukiman dan perhubungan.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
