PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Novalina memimpin langsung rapat pimpinan bersama seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang digelar di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (6/10).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025, termasuk capaian pendapatan daerah, realisasi kegiatan, serta tindak lanjut penugasan di setiap OPD. Ia menekankan agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih disiplin dan transparan dalam mengelola anggaran.
“Kita harus tahu posisi keuangan kita. Siapa yang menghasilkan dan siapa yang hanya menghabiskan. Semua harus jelas supaya kita tahu arah belanja kita,” tegas Gubernur.
Ia juga mengingatkan para kepala OPD agar tidak hanya mengandalkan laporan di atas kertas atau dokumentasi kegiatan, tetapi turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi fisik.
“Teknologi bisa memanipulasi gambar. Jadi jangan hanya percaya laporan, cek langsung ke lapangan sebelum menyetujui pencairan anggaran,” ujar Gubernur mengingatkan.
Menjelang akhir tahun anggaran, Gubernur meminta seluruh kegiatan yang telah dikontrakkan dapat diselesaikan tepat waktu. Ia juga meminta kepala OPD memanfaatkan waktu yang tersisa dengan efektif untuk memantau pelaksanaan program secara langsung.
“Gunakan waktu dua bulan ini dengan baik. Pastikan semua kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai aturan. Jangan ada yang menyeberang tahun,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD tahun 2026 akan difokuskan pada efisiensi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Ia meminta seluruh OPD menyusun program yang benar-benar relevan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Saya minta program yang dibuat betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, lebih baik anggarannya dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat,” tegasnya.
Gubernur menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan untuk mendorong konektivitas dan pemerataan ekonomi daerah. Ia meminta agar setiap perencanaan kegiatan memperhatikan keadilan wilayah agar tidak hanya terpusat pada satu daerah.
Untuk memperkuat perencanaan itu, Gubernur meminta Bappeda menyusun peta dan matriks pemerataan program pembangunan yang mencakup seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah.
“Kita ingin semua desa merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai ada desa yang tidak pernah tersentuh anggaran provinsi. Tahun depan, pemerataan harus benar-benar kita wujudkan,” ujar Gubernur.
***
