PALU – Calon gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 2, Anwar Hafid, menyatakan, tingginya pertumbuhan ekonomi di Sulteng tidak memberikan dampak yang siginifikan pada angka kemiskinan.

Tingkat kemiskinan tetap berada pada level yang mengkhawatirkan. Menurut Anwar, ketimpangan dalam sektor ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah tersebut.

“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah didominasi oleh sektor pertambangan. Tetapi sektor ini belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal. Kesempatan bekerja dan berusaha belum merata, sehingga sebagian besar keuntungan ekonomi justru mengalir keluar dari daerah,” ujar Anwar Hafid, Sabtu (05/10).

Anwar menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam sektor-sektor strategis seperti industri pertambangan.

Salah satu langkah yang akan diambil oleh pasangan BERANI (Bersama Anwar-Reny) adalah memastikan setidaknya 50% tenaga kerja di industri besar berasal dari Sulawesi Tengah.

Menurutnya, hal ini akan membantu menjaga agar penghasilan yang diperoleh tetap berada di daerah dan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang positif bagi perekonomian lokal.

“Kami akan menyiapkan tenaga kerja lokal dengan pelatihan khusus, sehingga mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri. Dengan cara ini, pendapatan masyarakat akan meningkat, dan uang yang berputar di Sulawesi Tengah tidak lagi mengalir keluar,” tambah Anwar.

Selain itu, ia juga menyoroti beban hidup masyarakat yang masih sangat tinggi. Mulai dari biaya pendidikan, kesehatan, hingga perumahan. Banyak anak-anak usia SMA di Sulawesi Tengah yang terpaksa putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar biaya pendidikan, sementara pungutan-pungutan komite masih ada di sekolah-sekolah.

“Jika kami terpilih, kami akan menghapuskan pungutan apapun di sekolah SMA. Kami juga akan mengurangi beban biaya pendidikan tinggi bagi para orang tua yang ingin anak-anak mereka melanjutkan ke perguruan tinggi,” jelasnya.

Anwar juga menggarisbawahi pentingnya mengatasi masalah jaminan kesehatan dan perumahan. Banyak masyarakat Sulawesi Tengah yang belum memiliki akses jaminan kesehatan dan masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, tanpa listrik dan fasilitas internet.

“Beban hidup masyarakat ini harus segera diatasi. Kalau beban-beban ini bisa kita kurangi, saya yakin angka kemiskinan akan menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tutupnya. *