PALU – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan, apa yang sudah dilakukan sejumlah bekas pengurus Partai Demokrat di Sulteng ke arena Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumut, Medan, adalah langkah yang ilegal dan inkonstitusional.
Hal ini dikatakan Anwar Hafid sebagai bentuk tanggapannya atas KLB Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak di Medan, kemarin. KLB tersebut telah menghasilkan nama Moeldoko sebagai ketua umum.
Kata Anwar, seluruh pemilik suara sah di Sulteng, baik di tingkat DPD maupun 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tetap menyatakan ikrar setia bakti pada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Dan tidak ada satupun pemilik suara yang ikut terlibat dalam arena kongres luar biasa yang ilegal dan inkonstitusional itu, sehingga tidak satupun dari mereka yang berangkat itu memiliki hak suara,” tegasnya saat dihubungi MAL Online, Sabtu (06/03).
Terlebih, lanjut dia, dari sejumlah oknum yang mengatasnamakan Demokrat Sulteng itu, beberapa di antaranya sudah menjadi kader di partai lain, sehingga tidak ada alasan bagi kelompok pendukung KLB untuk tetap berada di barisan Partai Demokrat.
Ia berjanji akan menindak tegas oknum-oknum yang ikut dalam KLB. Jika ada di antara mereka yang berstatus sebagai kader partai, maka akan disanksi pemberhentian.
Anggota Komisi II DPR RI itu menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Ketum DPP Demokrat versi KLB, Jenderal Purn Moeldoko.
“Isinya tegas menyebut bahwa Kongres Luar Biasa itu ilegal, Jendral,” ungkapnya.
Kata dia, salah satu isi pesan dalam surat itu, ia mengutip pesan Proklamator Bung Karno untuk Jenderal (Purn) Moeldoko dan para peserta KLB, bahwa politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi partainya masing-masing, bukan persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri-sendiri, tetapi politik untuk menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi Indonesia.
“Karena memang masih banyak persoalan penting dari cita-cita revolusi Indonesia yang harus kita selesaikan yakni mewujudkan kesejahteraan umum, kemerdekaan, perdamaian dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara yang mesti kita laksanakan,” tuturnya mengutip isi surat yang dikirimkan ke Moeldoko.
Apalagi, lanjut dia, kini kita masih dalam situasi krisis akibat pandemi, lebih baik Jendral TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko sebagai kepala KSP berfokus pada urusan tersebut dibandingkan terjebak pada permainan KLB illegal.
Reporter : Faldi
Editor : Rifay
