PALU – Sosiolog perempuan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Univeritas Tadulako, Dr Nisbah, menyatakan, kebijakan Gubernur Sulteng untuk membatasi interaksi social sudah tepat dalam rangka mengantisipasi mewabahnya virus corona atau Covid-19.
“Imbauan ini bersifat massif karena darurat. Jadi sudah tepat dan tidak ada masalah dengan itu,” katanya kepada Media Alkhairaat, Selasa (17/03).
Dalam Ilmu Sosiologi, kata dia, interaksi antar manusia itu tidak mesti bertemu langsung, tidak harus bersentuhan atau bertatap muka langsung. Interaksi bisa melalui media cetak, media online dan elektronik.
“Jadi pada dasarnya prinsip-prinsip interaksi itu tidak hilang. Memang dalam perspektif agama, silaturahim menjadi berkurang, tapi media yang tersedia sekarang juga cukup representative sebagai sarana silaturahim,” tekannya.
Sebenarnya, lanjut dia, interaksi yang baik itu bukan pada seberapa banyak melakukan pertemuan, tetapi lebih pada kualitasnya.
“Makanya kan perkuliahan juga diliburkan, tapi ada metode daring lewat internet. Sekarang tinggal bagaimana kita memaksimalkan tatap muka melalui media itu bisa berkualitas. Kuncinya di situ,” ujarnya.
Namun, kata dia, persoalan sebetulnya bukan pada interaksinya, tapi bagaimana kebutuhan hidup masyarakat bisa terpenuhi. Sebab, kata dia, tidak sama kondisi sosial masyarakat. Bagi yang mempunyai kecukupan materi, mungkin tidak ada masalah.
“Tapi bagaimana dengan mereka yang harus bekerja di luar setiap hari untuk dapat makan. Ini juga mesti dipikirkan oleh pemerintah,” terangnya.
Sebelumnya, pihak DPRD Sulteng juga mendukung penuh kebijakan membatasi interasi social tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Dr. Alimuddin Pa’ada, mengatakan, sebenarnya usulan dari Ketua DPRD adalah pembatasan ruang social. Mungkin hanya kesalahan istilah soal lockdown.
“Keputusan apapun yang diambil dalam rapat Forkompimda pada hari ini, kami dari DPRD Sulteng akan menyetujui,” ujarnya.
Gubernur sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 443/141/DIS.KES tentang pencegahan dan antisipasi penyebaran covid -19 di Sulteng.
Surat edaran itu, berisi 20 poin imbauan yang intinya membatasi interaksi sosial bagi seluruh masyarakat, seperti menghindari kerumunan massa, mengurangi kontak fisik dengan orang dan benda yang bisa menyebabkan penularan virus, serta melarang awak kapal turun ke darat.
Gubernur akan merealisasikan rumah sakit back up di Kota Palu dan untuk setiap instansi perkantoran akan di adakan alat scaner suhu badan.
Gubernur juga menegaskan, upacara 17 Meret 2020 ditiadakan, termasuk apel pagi untuk dua pekan ke depan. Selanjutnya, bupati dan wali kota diharapkan bisa menyampaikan kepada pengusaha untuk sementara menutup tempat hiburan malam serta bioskop yang ada di wilayahnya masing-masing. Sementara bagi pemilik hotel, diminta menyiapakan pembersih tangan serta scaner suhu badan.
Terhitung mulai 16 sampai 29 Maret 2020, sekolah diliburkan dan akan ditinjau kembali dengan perkembangan Covid-19. (RIFAY)
