PALU – Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra komisi, di Ruang Baruga DPRD Provinsi Sulteng, Kamis (03/08).

RDP tersebut dalam rangka membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Sulteng Tahun 2024.

Salah satu mitra komisi yang hadir adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulteng yang diwakili sekretaris dinas bersama kepala bidang.

Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Fairus Husen Maskati menyarankan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menganggarkan jaminan pendidikan bagi korban pelecehan seksual atau asusila.

“Jadi jangan sampai itu terabaikan,” kata Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulteng itu.

Ia mengatakan, percuma ada aturan mengenai perlindungan anak yang dibuat, jika tidak ada anggaran yang menjamin pendidikan para korban.

Selain Fairus, RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV, Dr Alimuddin Pa’ada itu juga dihadiri Sekretaris Komisi IV I Nyoman Slamet serta anggota komisi IV lainnya, Muh. Ismail Junus dan Moh. Hidayat Pakamundi.

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Sulteng, Muh Ismail Junus, mengungkap banyaknya sekolah yang tidak memiliki pagar, khususnya SMA dan SMK di sejumlah daerah, seperti di Kabupaten Banggai

Kata dia, setiap turun melakukan reses, keluhan itulah yang sering disampaikan pihak sekolah.

“Permintaan itu bukan hanya kepada kami di komisi IV. Teman-teman dari komisi yang lain juga seringkali menerima titipan untuk membangun pagar,” ungkap Ismail.

Politisi Partai Hanura itu menambahkan, keberadaan pagar sekolah itu sangat penting dalam rangka memaksimalkan proses pembelajaran.

“Sedangkan sekolah yang ada pagar, anak-anak jarang masuk. Bagaimana kalau tidak ada pagar. Ada pagar saja kadang banyak yang loncat bolos sekolah Sekolah yang sudah memiliki pagar pun masih menghadapi masalah siswa yang bolos. Artinya, ini juga penting dari segi keamanan anak-anak,” jelasnya.

Sekretaris Disdik Provinsi Sulteng mengakui bahwa sebagian besar sekolah di Sulteng belum memiliki pagar. Namun, kata dia, pihaknya sendiri mengalami kendala untuk pembangunan pagar sekolah tersebut, karena tidak diatur dalam Dana Alokasi Khusus (DAK). (RIFAY)