PALU – Lima anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan gajinya untuk Bulan Desember 2025, untuk membantu korban bencana alam di Sumater dan Aceh.

Selain anggota Fraksi PKS di DPRD Sulteng, terdapat 25 pejabat publik PKS di DPRD se-Sulteng ditambah Wakil Bupati Banggai Laut yang ikut serta menjalankan instruksi pemotongan gaji sebagai bentuk solidaritas bagi korban bencana alam.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari tradisi panjang PKS yang sudah berjalan sejak peristiwa tsunami Aceh pada 2004.

Ketua DPW PKS Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Wahyuddin, menjelaskan, pemotongan gaji pejabat publik merupakan kebijakan nasional yang berlaku bagi seluruh pejabat PKS—mulai anggota legislatif hingga kepala daerah.

Saat ini, kata dia, tercatat sekitar 1.500 pejabat publik PKS di seluruh Indonesia turut berkontribusi secara sukarela.

“Ini bukan soal besar atau kecilnya nominal, tetapi tentang kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana. PKS tidak pernah melihat latar belakang politik, suku, atau agama,” jelas Wahyuddin, saat konferensi pers akhir tahun, di ruang Fraksi PKS DPRS Sulteng, Senin (08/12).

Ia menegaskan, kebijakan pemotongan gaji tidak hanya diberlakukan di wilayah-wilayah mayoritas muslim. Di Papua, misalnya, PKS tetap menjalankan tradisi tersebut ketika terjadi bencana, dan menariknya, kepedulian itu justru meningkatkan penerimaan publik.

“Di beberapa kabupaten di Papua, kader PKS dipercaya sebagai pimpinan DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, dana hasil pemotongan gaji seluruh pejabat publik PKS disalurkan melalui satu pintu di dewan pimpinan pusat (DPP) PKS untuk kemudian didistribusikan ke wilayah terdampak bencana.

Wahyuddin menyampaikan apresiasi khusus kepada 30 pejabat publik PKS di Sulteng serta Wakil Bupati Banggai Laut yang turut menjalankan instruksi pemotongan gaji.

“Kami bersyukur atas komitmen Fraksi PKS yang menyalurkan gajinya sebagai bentuk kepedulian,” katanya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofia’ah, menambahkan, PKS sendiri memiliki sistem kesiapsiagaan bencana yang terstruktur, bukan sekadar aksi spontan atau pencitraan.

“Dalam menolong masyarakat, PKS tidak pernah menanyakan latar belakang politik atau pilihan siapa pun. Ketika seseorang membutuhkan bantuan, itulah yang menjadi prioritas,” tegas Wiwik.

Kata dia, kepedulian sosial tidak selalu menguntungkan secara elektoral, namun hal itu tidak mengubah konsistensi PKS.