PALU – Anggota DPRD Sulteng dari Partai Amanat Nasional (PAN), Muhaimin Yunus Hadi, menyayangkan pihak Polda Sulteng yang tidak melibatkan TNI dalam perpanjangan Operasi Madago Raya dalam rangka memburu sisa Daftar Pencarian Orang (DPO) terorisme di Kabupaten Poso.
“Terkait masalah perpanjangan Operasi Madago Raya ini saya menganggap tidak fair karena tidak selalu melibatkan TNI,” kata Muhaimin, di gedung DPRD Sulteng, Selasa (01/03).
Seharusnya, kata dia, TNI harus dilibatkan karena kepercayaan masyarakat terhadap TNI itu lebih tinggi daripada kepolisian.
“Karena kita tahu spesifikasi dari TNI itu jelas, mereka bisa perang di hutan atau gerilya dan para DPO ini kan di hutan. Dan kita tahu juga, keberhasilan-keberhasilan melumpuhkan DPO selama ini juga tidak luput dari kerja sama yang baik antara TNI dan Polri,” jelasnya.
Saat ini, lanjut dia, jumlah DPO masih tersisa 3 orang. Ia yakin, jika melibatkan TNI, maka operasi tersebut bisa ditangani dengan baik.
Ia justru khawatir, dengan tidak dilibatkannya TNI, maka jumlah DPO ini bertambah.
“Karena sudah beberapa kali kejadian, jumlah DPO ini bertambah, bukannya berkurang. Jadi jangan sampai dari tiga kemudian bertambah lebih lagi,” tekannya.
Ia menilai, Polri kadang lengah. Hal itu terbukti dengan bertahun-tahun melaksanakan operasi, tapi hasilnya tidak maksimal.
“Yang tiga DPO ini, saya khawatir juga tidak akan maksimal penanganannya,” ujarnya.
Ia menyarankan agar Polri dalam hal ini Kapolda Sulteng agar melibatkan kembali TNI, mengingat TNI mempunyai pengalaman untuk penanganan di hutan dan bisa membantu secara signifikan di lapangan.
“Kalau bukan karena aturan, kita maunya agar operasi ini diambil alih penuh oleh TNI saja. Tapi karena undang-undang penanganan terorisme ini ada di kepolisian, maka TNI tentu hanya bisa membantu,” jelasnya.
Ia berharap jangan sampai ada ego sektoral sehingga pihak kepolisian tidak melibatkan TNI. Bahkan, kata dia, keberhasilan yang sudah dicapai selama ini, juga banyak dicapai oleh TNI.
“Itu penglihatan kami secara pribadi sehingga masyarakat Kabupaten Poso menginginkan agar TNI bisa masuk lagi,” katanya.
Terkait hibah dari daerah untuk kegiatan Operasi Madago Raya, lanjut dia, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan komisi I.
“Karena kami menganggarkan itu agar untuk pelaksanaan operasi bersama TNI,” pungkasnya. (RIFAY)
