PARIMO – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Husen Marjengi, mendesak Pemerintah Daerah agar membangun harmonisasi dan komunikasi yang kuat dengan DPRD, guna memastikan pembahasan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Desakan tersebut disampaikan Husen Marjengi, sebagai respons atas catatan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait hasil evaluasi APBD Parimo yang menekankan pentingnya koordinasi dan keselarasan antara eksekutif dan legislatif.
“Saya tidak datang untuk mencari kambing hitam soal keterlambatan APBD. Saya justru ingin menawarkan solusi. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah daerah dan DPRD bisa membangun harmonisasi,” tegas Husen, saat rapat paripurna DPRD Parimo, Senin (12/01).
Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati sebagai pimpinan daerah harus mampu membangun komunikasi yang sehat dan setara dengan DPRD sebagai mitra kerja dalam perumusan kebijakan dan penganggaran.
Ia menilai, tanpa adanya harmonisasi yang kuat, persoalan keterlambatan pembahasan APBD berpotensi terus berulang dan berdampak langsung pada tertundanya program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
“Ini bukan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan masyarakat yang menunggu realisasi program pembangunan,” ujarnya.
Husen juga mengingatkan agar pemerintah daerah dan DPRD tidak saling mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan fakta di lapangan, karena hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita sama-sama membawa aspirasi masyarakat. Program yang kita bawa harus masuk melalui pintu yang sama agar bisa dianggarkan secara tertib dan berurutan,” katanya.
Selain menyoroti persoalan APBD, Husen Marjengi turut menyinggung masalah pengelolaan sampah di wilayah Kampal dan sekitarnya yang dinilai mulai mengganggu kenyamanan warga, khususnya akibat pembakaran sampah di sekitar permukiman.
“Pembakaran sampah di sekitar permukiman sangat mengganggu. Ini perlu perhatian serius, termasuk penentuan lokasi tempat pembuangan akhir serta dukungan anggarannya,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata terkait perbaikan kualitas dan distribusi air bersih yang dikeluhkan masyarakat karena berkaitan langsung dengan kesehatan.
“Air bersih ini menyangkut kesehatan. Jika kualitasnya tidak layak, tentu berbahaya. Ini harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Husen berharap, melalui komunikasi dan kerja sama yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Parimo ke depan, dapat berlangsung lebih tepat waktu dan semakin menyentuh kebutuhan masyarakat. *
