PALU- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI ) menyebutkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 tidak bisa mencapai kualitas terbaik tanpa partisipasi semua unsur.
“Pers atau media salahsatu tiang penyangga utama proses demokrasi,” kata anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo saat membawakan materi peran masyarakat dan media menjaga integritas penyelenggara Pemilu dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif tahun 2023 di selenggarakan Bawaslu Sulteng, di Swiss-Belhotel Silae Palu, Jalan Malonda, Kota Palu, Jumat (26/5).
Sehingga ucap dia, kalau tiangnya tidak kuat proses demokrasi kita pasti goyah,demikian pun halnya kelompok masyarakat.
“Sebab Pemilu milik rakyat, bukan milik penyelenggara dan partai politik, sebab diperjuangkan itu suara rakyat,” ucapnya.
Kebetulan kata dia, amanah menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu itu diberikan pada KPU, Bawaslu dan DKPP.
Lebih lanjut tutur dia, penyelenggaran Pemilu di Indonesia tidak hanya tunduk pada aturan hukum yang ada, tapi juga etika.
“Etik penyelenggara Pemilu, ibarat sekeping mata uang, hukum dan etik penyelenggara pemilu satu kesatuan tak terpisah,” katanya.
Oleh sebab itu kata dia, penting untuk berpartisipasi bagaimana menjaga integritas penyelenggara pemilu dari pusat sampai penyelenggara adhoc.
Anggota Bawaslu Divisi Pencegahan, Partipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Nasrun mengatakan, program sosialisasi pencegahan dari Bawaslu bisa dikolaborasikan.
“Sebab ke depan banyak pemilih pemula memiliki genre masing masing,kalau sosialisasi secara formal mungkin tidak menarik, tapi bila disosialisaikan secara informatif dan edukatif melalui stand up comedy bisa lebih menarik,” pungkasnya.
Reporter: IKRAM/Editor: NANANG
