PALU – Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan dunia tengah menghadapi kondisi oleh para ilmuwan disebut sebagai water bankcruptcy atau kebangkrutan air.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Amalinda Savarini mengatakan, ada keresahan dan kekhawatiran air sekarang makin sedikit jumlahnya di seluruh dunia.
“Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan,” kata Amalinda saat memberikan materi kelas pelatihan riset dan isu air lokasi cafe inklusi, jalan Guru Tua, Kelurahan Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Kamis.
Sebagian pihak kata dia, menilai peringatan tersebut terlalu berlebihan bahkan dianggap sebagai narasi konspiratif global guna menarik dukungan pendanaan internasional.
Namun kata dia, jika ditelaah lebih dalam, persoalan air tidak semata-mata soal ketersediaan, melainkan soal akses, distribusi, dan keadilan.
Ia mengatakan, tanpa makanan, manusia dapat bertahan beberapa hari, namun tanpa air, manusia hanya mampu bertahan sekitar tiga hari. Hal inilah, mendorong PBB pada 2010 menetapkan air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia. Olehnya negara bertindak sebagai duty bearer atau pemegang kewajiban menjamin pemenuhan hak tersebut sebagai bagi seluruh warga negara.
Ia menyebut satu hal tak terbantahkan adalah akses terhadap air bersih di Indonesia kian menyempit, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Karena itu, seharusnya dibaca sebagai peringatan keras bagi negara memperkuat kebijakan publik , memastikan distribusi adil dan menempatkan air sebagai hak,” ujarnya.
Sementara pemateri dosen teknik lingkungan Universitas Tadulako (Untad) Palu, Rizaldi Maadji memaparkan, akses terhadap air bersih dan sanitasi layak merupakan hak asasi manusia dan pilar penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),khususnya SDG 6.
