Amran Batalipu: Saya Tidak Pernah Membuat Kegaduhan

oleh -
Kepala Bidang Bimbingan Klien Dewasa, Bapas Kelas II Palu, Surya Putra (kedua dari kiri), Amran Batalipu bersama kuasa hukumnya, Irwanto Lubis, dan Djoni Hatimura (paling kanan) saat konferensi pers di Palu, Senin (25/05). (FOTO: media.alkhairaat.id/Rifay)

PALU – Mantan Bupati Buol, Amran Batalipu membantah semua tuduhan yang disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Buol, Abdullah Batalipu bersama kuasa hukumnya, Andri Wawan, bahwa dirinya telah membuat kegaduhan setelah bebas dari penjara Lapas Sukamiskin.

Ia juga membantah tuduhan telah melakukan penekanan kepada ASN, sekembalinya ia ke Kabupaten Buol, dua bulan belakangan ini.

“Pada hari ini, saya meluruskan semua berita bohong yang disampaikan Wabup Buol dan Kuasa Hukum Pemkab, bahwa dengan kepulangan saya terjadi kegaduhan di Buol. Demi Allah, saya tidak pernah membuat kegaduhan. Bagaimana saya menekan ASN, saya ini masyarakat sipil biasa, mantan warga binaan,” ungkap Amran saat konferensi pers, di Palu, Rabu (25/05).

Amran pun menguraikan kronologi saat ia tiba di Buol tanggal 13 April 2022 lalu. Ketika itu, kata dia, ia dijemput oleh puluhan ribu orang yang berjubel di jalan, mulai dari Lakuan Buol sampai Desa Bongo.

“Yang mana kalau kita tempuh perjalanan biasa dari Lakuan Buol ke Kota Buol itu hanya 1 jam, tapi saya dijemput oleh masyarakat kurang lebih 4 jam baru tiba karena hampir setiap desa singgah dan tidak ada yang mengondisikan. Itu semua spontanitas karena masyarakat memang tahu bahwa Amran Batalipu didzalimi untuk dimasukkan dalam penjara,” ujarnya.

Ia sendiri mengaku dituduh melakukan ujaran kebencian saat diundang masyarakat melakukan safari Ramadhan.

Bahkan, kata dia, ia membantu pemerintah daerah untuk menciptakan kedamaian. Ia justru menyampaikan ke masyarakat Buol agar mendukung pemerintahan Amiruddin Rauf-Abdullah Batalipu sampai akhir masa jabatannya tanggal 12 Oktober 2022.

“Itu satu dukungan saya. Masyarakat menerima itu atau tidak, yang jelas saya mengimbau agar mengantarkan kepemimpinan mereka sampai akhir masa jabatan. Jangan sampai ada satu gelas yang pecah,” katanya.

Namun ia mengakui, saya dirinya keluar dari penjara, ada angan-angan Buol sudah maju setelah kurang lebih 10 tahun ia tinggalkan. Artinya, kata dia, ada dua periode pemerintahan dengan dana yang triliunan rupiah.

Dengan dana sebesar itu, lanjut dia, maka banyak program yang pro rakyat dan bisa mengentaskan kemiskinan.

“Tetapi setelah saya tiba di Buol, ternyata tidak sesuai yang saya impikan. Dan ini berdasarkan pernyataan dari masyarakat,” tambahnya.

Dulu di masa ia menjadi Bupati, kata Amran, ada program keagamaan menyekolahkan anak kaum dhuafa di Pesantren Alkhairaat Palu. 100 anak dibiayai selama 4 tahun oleh Pemkab Buol dengan harapan menjadi generasi muda yang religius dan hafidz Qur’an.

“Dan Alhamdulillah, dari 100 orang, 64 yang balik ke Buol saya SK-kan mendapat gaji Rp1,5 juta per bulan sebagai guru agama di setiap desa. Begitu saya balik, ternyata program ini tidak jalan lagi. Begitu juga para imam desa di setiap kecamatan yang diberangkatkan haji. Begitu saya datang di Buol, program ini pun tidak lanjut. Ini fakta,” tuturnya.

Fakta lainnya, lanjut dia, sampah juga masih di mana-mana. Baginya, apa yang ia sampaikan bukanlah ujaran kebencian, tapi menyampaikan fakta.

“Yang paling terasa adalah kondisi ekonomi masyarakat Buol. Ada juga keluhan dari PNS yang dinonjobkan selama saya tidak ada di Buol sampai hari ini. Itu dari eselon IIIa menjadi staf biasa. Tidak tahu salahnya apa, mungkin karena ada hubungan keluarga atau kedekatan dengan saya,” ujarnya.

Ia berharap kepada Pemkab Buol agar tidak alergi kritik. Di masa kepemimpinannya, semua rakyat diberi kesempatan mengkritiki pemerintah daerah.

“Kalau tidak mau dikritik, jangan mau jadi bupati atau wakil bupati. Jangankan bupati, presiden pun sekarang banyak dikritik,” tutupnya.

Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Buol, Djoni Hatimura yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut, mengatakan, kehadirannya adalah represantasi sebagai orang tua atau tokoh masyarakat Buol.

“Artinya apa, Amran memang ingin mendapatkan wejangan atau sebuah pandangan yang objektif sehingga kondisi ini tidak memberikan kekisruhan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menilai, situasi yang terjadi saat ini adalah konsekuensi logis dari dunia politik jelang 2024.

Perlu diakui, kata dia, Amran adalah tokoh kharismatik Buol. Kehadirannya mengubah peta politik secara drastis yang kemudian memicu memanasnya konstalasi politik, lalu menimbulkan kasak-kusuk di kalangan politisi.

“Dengan ini, kita bisa melihat ada kegalauan dari mereka, apalagi melihat kehadiran Amran di Buol yang disambut oleh ribuan masyarakat. Ini adalah peristiwa unik yang bukan hanya terjadi di Kabupaten Buol, tapi seluruh Indonesia, di mana ada seorang mantan warga binaan yang justru disambut baik oleh rakyat ketika bebas dari penjara,” terangnya.

Terlepas dari kelemahan yang dimiliki Amran, kata dia, faktanya, ia disambut oleh ribuan masyarakat Buol.

Ia sendiri mengaku tidak ingin masuk dalam perseteruan tersebut. Baginya, Amran dan Abdullah Batalipu adalah saudaranya selama di parlemen beberapa waktu lalu.

Baginya, yang terjadi di antara keduanya adalah pandangan-pandangan yang berseberangan, yang bisa saja dimotori pihak lain. Untuk itu, ia berharap kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan situasi tersebut.

“Sikap hukum yang dilakukan oleh Amran adalah pemikiran yang sangat briliant, dalam rangka untuk membuktikan siapa yang benar dan salah. Dan ini yang harus dihormati oleh masyarakat Buol untuk tidak masuk dalam perseteruan ini. Kita tunggu saja siapa yang benar dan salah, dan itu hanya akan ditentukan oleh proses hukum,” pungkas Djoni.

Sebelumnya, Wabup Buol, Abdullah Batalipu, mengatakan, sekembalinya dari penjara, Amran justru tidak menunjukkan sikap yang baik. Malah menyampaikan provokasi kepada masyarakat, termasuk PNS.

Hal senada juga disampaikan Kuasa Hukum Pemkab Buol, Andri Wawan. Kata dia, Amran sudah melakukan dugaan ujaran kebencian kepada Pemkab Buol secara masif melalui media sosial dengan menghegemoni seluruh kalangan yang ada di Buol, mulai dari masyarakat ke masyarakat, PNS ke PNS ataupun kalangan lainnya.

“Olehnya, terciptalah opini publik yang meresahkan dan merugikan masyarakat itu sendiri. Kita tahu sendiri, Amran Batalipu mungkin banyak yang rindu dengan kedatangannya. Kalau dia membuat kegaduhan, maka otomatis  akan terjadi pro kontra di masyarakat. Jika ini terjadi, maka akan terjadi konflik di sana sini, dan Kabupaten Buol sedang menuju ke situ,” katanya.

Pihaknya sendiri telah melakukan koordinasi dengan Polda Sulteng, dalam hal ini cyber crime untuk mengumpulkan semua bahan dan bukti dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Amran Batalipu. (RIFAY)