MOROWALI, MAL — Eskalasi aksi demo Morowali oleh Aliansi Masyarakat Petani Bersatu, dinilai semakin mengganggu aktivitas Proyek Strategis Nasional (PSN) di Blok Bahodopi setelah massa merangsek masuk ke area privat asrama karyawan, Senin (26/10).

Perkembangan ini memperburuk situasi yang terjadi sejak pagi hari, di mana massa tidak hanya bertahan di gerbang utama tetapi juga menerobos kawasan perkantoran.

Aktivitas operasional pertambangan dilaporkan terhenti total akibat blokade jalan angkut oleh para pengunjuk rasa yang menuntut klaim lahan.

Gangguan pada operasional proyek akibat aksi demo ini memicu kekhawatiran serius terhadap keselamatan dan keberlangsungan mata pencaharian 4.000 pekerja.

Kondisi lapangan semakin tidak kondusif karena massa dilaporkan menolak ruang komunikasi dengan manajemen perusahaan akibat adanya provokasi lapangan.

Demonstrasi ini disinyalir merupakan buntut dari klaim lahan pertanian di dalam kawasan Pelepasan Kawasan Hutan (PPKH) perusahaan. Meski sempat ada kesepakatan tertulis pada September lalu, komitmen dialog tersebut diabaikan.

Di sisi lain, muncul laporan mengenai aktivitas pembukaan lahan dengan metode pembakaran di area PPKH tersebut. Tindakan ini dinilai melanggar aturan kehutanan serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kecamatan Bungku Timur dan Bahodopi.

Menanggapi situasi ini, akademisi dari Universitas Tadulako menilai bahwa penyelesaian konflik seharusnya mengedepankan komitmen bersama tanpa harus melumpuhkan aktivitas ekonomi strategis.

“PT Vale Indonesia Tbk merupakan korporasi yang memiliki tata kelola ESG yang sangat baik di Indonesia. Tentu saja ada plus minusnya. Saluran komunikasi patut ditingkatkan agar tidak terjadi asimetri informasi,” kata Prof. Mohamad Ahlis Djirimu, Ekonom Universitas Tadulako (Untad).

Ahlis menambahkan bahwa perusahaan selama ini telah menjalankan asas manfaat bagi masyarakat lingkar tambang. Ia berharap aksi demo Morowali ini tidak berlarut-larut agar iklim investasi dan kesejahteraan ribuan pekerja lokal tetap terjaga secara berkelanjutan.