PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di masa akhir jabatan Longki Djanggola.
Dalam masa kepemimpinan Longki Djanggola tercatat sudah ke delapan kalinya raih WTP.
Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Tengah menyerahkan berita acara serah terima laporan Hasil Pemeriksaan Nomor, 46/BAST-LHP/.PLU/05/2021 antara lain, ringkasan eksekutif atas laporan hasil pemerikasaan keuangan dan kinerja Tahun 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas upaya penyelenggaraan jalan propinsi tahun 2020.
Penyerahan itu dilaksnakan di Gedung DPRD Provinsi Sulteng, Selasa (25/5).
Tontama KN VI BPK RI, Doni Santosa menyampaikan bahwa bahwa Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemda Propinsi Sulteng memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola keuangan, sehingga opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemda Propinsi Sulteng oleh BPK RI adalah WTP.
“Ini adalah opini WTP Pemda Sulteng, sebanyak tujuh kali berturut turut dan delapan kali selama 10 tahun kepemimpinan, Gubernur Sulawesi Tengah,” kata Auditor Utama Keuangan Negara Wilayah VI BPK RI ini.
DPRD Propinsi Sulteng diwakili Wakil Ketua Arus Abd Karim, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur yang telah memberikan contoh tauladan dalam memimpin Sulteng, atas akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga dalam kepemimpinannya sudah memperoleh opini 7 Kali WTP secara berturut-turut dan delapan kali selama masa kepemimpinannya .
Terkait prestasi tersebut, gubernur Sulteng, Longki Djanggola menyampaikan ucapan terimakasih atas Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Sulteng.
“Kita bersyukur BPK RI melalui Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemda Propinsi Sulteng Tahun 2020 dengan Opini WTP dan Opini WTP sudah yang 7 Kali secara berturut -Turut dan 8 Kali selama kepemimpinan kami sebagai Gubernur selama 2 Periode ,” ujar Longki Djanggola.
Selanjutnya menurut gubernur Sulteng, angka kemiskinan di Sulteng masih tinggi, tetapi saat ia pertama menjabat di tahun 2011 angka kemiskinan sebesar 18 % . Sedangkan l saat ini sudah menjadi 13% sehingga ada penurunan dalam masa kepemimpinannya.
“Tetapi disampaikan bahwa di daerah ini banyak saudara kita memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, terutama pada saudara-saudara kita pada suku-suku terpencil yang ada di enam kabupaten,” ujarnya.
Untuk itu, dia menaruh harapan, pemerintah kedepan lebih fokus untuk memberikan perhatian kepada menekan kemiskinan.
Akan tetapi kata dia, indikator pembangunan yang lainnya, semuanya mengalami peningkatan dan berada di atas pertumbuhan Nasional .
Pada kesempatan ini pula sebelum mengakhiri masa jabatan tanggal 16 Juni 2021, Longki juga menyampaikan harapannya kepada semua pihak, agar dapat memberikan dukungan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik lagi.
Reporter: Irma/Editor: Nanang
