PALU – Anggota DPR RI, Ahmad M. Ali menghibahkan tanahnya seluas 2 hektare di Kelurahan Petobo, Kota Palu untuk lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) atau fasilitas umum (fasum) bagi penyintas.
“Tanah tersebut saya hibahkan untuk dimanfaatkan. Silahkan digunakan kalau mau dijadikan huntap atau fasilitas umum,” katanya pada acara tahlil dan dzikir akbar 100 hari likuifaksi Petobo yang digagas Forum Warga Korban Likuifaski Petobo (FWKLP), di lapangan SMP 21 Palu, Rabu (09/01).
Menurutnya, sertifikat tanah itu akan diserahkan kepada Ketua FWKLP, Yahdi Basma, untuk ditindaklanjuti ke pemerintah.
Dirinya menyadari, tanah tersebut lebih dibutuhkan oleh para penyintas yang telah kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam, 28 September tahun lalu.
Dia pun menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa. “Tapi Insya Allah di balik peristiwa ini, ada hikmah yang terkandung didalamnya. Untuk itu kita harus ikhlas atas semua cobaan ini. Keikhlasan itulah iman bagi kita,” tambahnya.
Kehadiran Ahmad Ali di tengah-tengah penyintas guna mengetahui permasalahan-permasalahan dihadapi, utamanya air bersih.
“Insya Allah di awal tahun 2019 ini, kami pastikan ada satu tambahan sumur bor dalam untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Dia juga memastikan bahwa penyintas tidak sendirian menghadapi ini. Pemerintah pastinya memberikan dukungan penuh dan selalu hadir untuk mendukung sepenuhnya bagi pemulihan pascabencana.
Ketua FWKLP, Yahdi Basma, mengatakan, shelter pengungsian Petobo adalah yang terbesar. Pengungsinya sebanyak dengan 1200 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 3800 jiwa.
“Kebutuhan paling mendasar adalah air bersih, MCK dan konsumsi air minum,” katanya.
Dia mengatakan, dalam kurun waktu tiga bulan ini, kebutuhan air penyintas dipasok dari mobil tangki dan disalurkan ke tandon-tandon.
Guna memenuhi pasokan air tersebut, Ahmad Ali dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan telah mengajukan ke Kementerian ESDM pada awal November lalu untuk memasang tujuh titik pemenuhan instalasi air bersih.
Namun semuanya, kata dia, belum memenuhi kebutuhan para penyintas di Petobo.
“Di akhir Desember, Pemkot Palu melalui PDAM Kawatuna telah melakukan pipanisasi. Namun sampai saat ini masih dalam proses pengerjaan,” katanya.
Tetkait zona rawan bencana, menurut Yahdi, area Petobo atas termasuk dalam zona kuning, layak untuk dihuni. Namun, kata dia, dalam SK Gubernur, tidak menyebutkan Petobo atas sebagai salah satu lokasi pembangunan huntap.
“Sehingga forum menyurati Gubernur untuk mengkaji kembali penetapan huntap,” imbuhnya.
Selain dzikir dan tahlil, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pengukuhan struktur Pengurus FWKLP, di mana Yahdi Basma sebagai ketua, Sekretaris (Muhammad Rino PR) dan anggota-anggotanya Nurhasan, Umar, Anjas , Nur Alam dan Amuruddin. (IKRAM)
