JAKARTA – Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault tak ingin lagi Pramuka dibawahi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Menurut pandangannya, Gerakan Pramuka mestinya berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Adhyaksa menyebutkan sebab seharusnya pramuka sebagai organisasi yang sama sekali tidak punya kaitan dengan politik itu berada di bawah Kemendikbud. Sebab Kementrian Pemuda dan Olahraga itu mempunyai unsur politik, sehingga pramuka tidak cocok bernaung di Kemenpora.
“Ya kalau pramuka kan, bukan organisasi politik, jadi harusnya tupoksinya itu di Kemendikbud,” ujar Adhyaksa Dault usai penutupan Raimuna Nasional 2017 pada (20/8) di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.
Bukan hanya itu, tokoh asli Donggala Sulawesi Tengah tersebut juga turut mempertanyakan dana untuk Gerakan Pramuka yang kian menurun setiap tahunnya. Bahkan menurutnya, sejak Imam Nachrowi menjadi Menpora, Pramuka hanya mendapat Rp 10 miliar per tahunnya dari yang awalnya Rp 45 miliar.
“Padahal waktu saya bahkan sampai hingga Andi Malarangeng yang menjadi Menpora itu anggarannya masih 45 Miliyar, sekarang tinggal 10 Miliyar,” tuturnya
Adyaksa menyebutkan bahwa presiden Joko Widodo akan siap membantu anggaran pramuka sebesar Rp15 Miliyar. Menurutnya hal itu dilakukan presiden usai mengetahui anggaran untuk pramuka pertahunnya hanya sebesar Rp10 Miliyar telah terpakai semuanya di kegiatan Raimuna Nasional.
“Presiden kan sudah bilang akan bantu anggaran pramuka itu sebesar Rp. 15 Miliyar lagi, tapi turunnya kapan itu belum ada kepastian tapi kita tetap usahain,” tutupnya (faldi)
