PALU- Anggota DPRD Kabupaten Poso, Yusuf berharap adanya penegakkan supremasi hukum yang seimbang dalam penanganan keamanan di Kabupaten Poso.
“Persoalan Poso bila berbicara tentang korban jangan lupa yang menjadi korban dari beberapa pihak. Tak bisa dipungkiri korban ada juga dari aparat dan masyarakat,” kata Yusuf saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Palu dalam rangka memberikan dukungan moril kepada keluarga Qidam Alfarizki yang sedang menjalani persidangan, Kamis (03/06).
Tetapi, kata Yusuf, yang menjadi korban dari masyarakat itu terbagi dua pelakunya, dari Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan ada pelakunya dari aparat kepolisian.
Untuk itu, kata Yusuf, kasus Poso penangananya jangan parsial, di mana ada juga nyawa masyarakat yang hilang dan pelakunya juga aparat.
“Yang kita butuhkan adalah bagaimana kejelasan hukum dan pelakunya, sudah dihukum atau tidak. Kita menuntut keadilan dan supremasi hukum seimbang,” kata Yusuf.
Ia mengaku telah menyampaikan hal ini di hadapan Kapolda, Danrem 132 Tadulako dan Kabinda saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Sulteng, Rabu (02/06).
Yusuf menambahkan, kalau berbicara deradikalisasi Kabupaten Poso, pihaknya selalu berupaya untuk menghindari adanya bibit-bibit baru dan bibit kebencian kepada negara dan terhadap kepolisian.
Makanya, kata Yusuf, yang harus dilakukan bila ingin menyelesaikan masalah Poso, bukan hanya dari sisi MIT, tapi juga dalam hal penegakan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban.
“Kalau ingin Poso aman, damai dan sejahtera, penegakan hukum harus dilakukan kepada siapapun yang bersalah, harus dihadapkan di meja hijau, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agar tidak ada benih-benih radikalisme dan terorisme yang muncul,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Yusuf, bagaimana menyelesaikan serta memulihkan dampak-dampak yang ditimbulkan atas peristiwa di Poso, seperti ekonomi, sosial dan sebagainya.
Untuk itulah salah satu keinginan anggota DPRD, tokoh agama dan tokoh masyarakat Poso adalah ingin bertemu Presiden Joko Widodo, guna mendorong agar mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk penyelesaian dan penanganan keamanan di Kabupaten Poso.
“Terkait agenda pertemuan dengan presiden, kami sudah bertemu dengan Wakil Gubernur Sulteng untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Negara,” katanya.
Reporter : Ikram
Editor : Rifay
