Ada Indikasi Korupsi Penanganan Bencana Pasigala?

oleh -758 Kali Dilihat
Kegiatan media gathering di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Kamis (30/09). (FOTO: RIFAY)

PALU – Kegiatan media gatehring yang digagas Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Yahdi Basma di Ruang Baruga DPRD, Kamis (30/09), mengungkap sejumlah persoalan yang berkaitan dengan penanganan pascabencana alam 28 September 2018 silam.

Sejumlah pihak yang hadir, seperti dari Celebes Bergerak, Relawan Pasigala, maupun pihak lain yang berkaitan langsung dengan kebencanaan, mengungkap bagaimana sengkarutnya penanggulangan bencana alam yang dilakukan pemerintah selama ini.

Hal ini berimbas pada nasib penyintas, mulai dari tidak terpenuhinya hak dasar mendapatkan hunian, hingga indikasi korupsi dalam proses pembangunan hunian tetap (huntap) dan bantuan lainnya.

Seperti yang diungkapkan Muh Raslin, selaku Ketua Relawan Pasigala. Raslin yang mengaku terlibat dalam pemantauan pembangunan fasilitas hunian tetap, mengungkapkan sejumlah indikasi yang dinilainya mengarah pada korupsi.

“Bagaimana uang bantuan yang ada, dibuatkan aturan agar bisa dirampok,” ungkapnya.

Ia pun mengungkapkan indikasi yang dimaksud, semisal rendahnya nilai kontrak kepada vendor yang membangun Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) untuk penyintas.

“Satu unit Risha itu kalau dihitung, bisa menelan anggaran sebesar Rp110 juta. Tapi nilai kontrak kepada vendor itu relatif, berbeda-beda. Ada yang nilai kontraknya hanya Rp58 juta sekian. Di Lompio itu ada tiga vendor dan ada yang kontraknya Rp60 jutaan untuk satu unit Risha. Di situ kami sinyalir ada dugaan korupsi,” bebernya.

Ia juga mengungkapkan bagaimana aturan dibuat agar bahan bangunan harus dibeli di Surabaya.

“Memangnya di Palu ini tidak ada toko bangunan,” tukasnya.

Ia bahkan berani mengatakan bahwa ada sejumlah pihak yang sengaja mencuri secara terang-terangan. Ia mencontohkan adanya pemakaian material bangunan yang tidak sesuai standar.

“Baut untuk Risha itu harusnya memakai baut galvanis yang anti karat karena itu juga disesuaikan dengan beban material bangunan. Tapi kenyataannya rata-rata baut yang dipakai itu sudah banyak yang karatan,” ujarnya.

Ia juga menduga panel bangunan yang dipakai adalah sisa-sisa dari Lombok. Kata dia, panel-panel sisa tersebut diangkut di kontainer lalu dipoles sedemikian rupa dan paling banyak untuk pembangunan di huntap Desa Pombewe, Kabupaten Sigi.

Sementara itu, Direktur Celebes Bergerak, Adriansyah Manu, mengatakan, di Sulteng ini, hampir 80 persen anggaran kebencanaan, termasuk dana stimulan dan lainnya menggunakan dana loan atau pinjaman, di antaranya dari JICA sekira Rp3,5 triliun dan dan Bank Dunia Rp5,74 triliun lebih, termasuk Rp1,9 triliun dana loan yang dipinjam oleh pemerintah pusat untuk hunian tetap korban bencana. Totalnya mencapai Rp13 triliun lebih.

Namun, kata dia, dana-dana yang dimaksud ternyata tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengurus nasib penyintas, di antaranya disebabkan banyaknya kendala yang dialami.

“Masalah-masalahnya berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan oleh warga, alas hak dan pendataan. Banyak warga yang sudah memberikan data ke pemerintah tapi ditolak karena berada di lokasi zona rawan bencana. Ada juga masalah tehnis, di mana banyak warga yang terdampak bencana tapi tidak memiliki alas hak atas tanah sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan,” tutur Kadi Katu, sapaan akrabnya.

Karena persoalan-persoalan tersebut, kata dia, saat ini ada dana yang tidak terpakai dan masih terparkir di rekening pemerintah.

“Ada uang diparkir sekitar Rp150 miliar untuk Kota Palu. Kami dengar, oleh Pemkot akan dialihkan untuk infrastruktur. Kita berharap itu tidak dialihkan karena masih banyak warga yang belum menerima bantuan,” katanya.

Ia pun berharap agar penanggulangan bencana ini diambil alih oleh Gubernur Sulawesi Tengah. (RIFAY)