PALU- Dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,Prof.Dr.Slamet Riadi Cante, MSi seorang Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako (Untad) Palu menyoroti fenomena cenderung menciderai proses demokrasi.
Politisasi bantuan sosial, adanya kesan keberpihakan oleh beberapa pejabat negara dapat menguntungkan pasangan calon tertentu.
Meskipun menurutnya, keberpihakan merupakan bahagian dari hak politik bagi setiap warga negara, namun dalam perspektif etika politik seyogianya netralitas birokrasi pemerintah telah diatur dalam Undang undang pemilu khususnya dalam kegiatan kampanye patut untuk di junjung tinggi .
“Etika bagi pejabat negara patut di posisikan pada level paling tinggi dari pada aturan hukum,” katanya kepada media ini, Ahad (28/1).
Prof Slamet mengingatkan, perlu disadari dan dimaknai bahwa pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi dalam kerangka memilih pemimpin berkapasitas dan bermoral.
Olehnya itu sebut dia,publik berharap agar semua elemen bangsa baik penyelenggara pemilu, partai politik , masyarakat maupun birokrasi pemerintah senantiasa berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan pemilu berintegritas.
Reporter: IKRAM
Editor: NANANG
