PALU – Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Kerja Daerah Dewan (Rakerda) IX, di Komplek Pura Jagad Natha, Jalan Jabal Nur, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, tanggal 21-22 Oktober 2023.
Rakerda yang dibuka oleh perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulteng, Muhammad Husni Pettawali, mengangkat tema “Inovasi Berkelanjutan untuk Generasi Muda yang Kreatif menuju Era Society 5.0″.
Kegiatan dihadiri seluruh pengurus DPP Peradah Indonesia Sulteng masa bakti 2023-2026 dan perwakilan pengurus masing- masing DPK se-Provinsi Sulteng.
Ketua Panitia Rakerda IX Peradah Sulteng, I Ketut Sugianto, saat pembukaan, Sabtu (21/10), malam, mengatakan, maksud dan tujuan rakerda ini adalah agar kader Peradah memiliki konsep perihal rapat perumusan rancangan kerja yang akan dilakukan selama 1 periode kepengurusan.
“Agar semua anggota kepengurusan dapat saling mengetahui program kerja di setiap masing-masing bidang serta sosialisasi tentang organisasi Peradah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPP Peradah Indonesia Sulteng, I Komang Dirgantara Punia Atmaja, mengatakan, Rakerda ini adalah agenda rutin setiap satu kali kepengurusan untuk merumuskan agenda kerja selama satu masa kepengurusan.
Selain itu, kata dia, rakerda juga merupakan bagian dari kewajiban moral Peradah Indonesia, sebagai salah satu organisasi keumatan, dalam rangka menyiapkan rancangan program kerja.
“Rakerda ini sebagai bagian dari pakem-pakem organisasi yang harus dilakukan untuk merancang program kerja nyata yang tentu saja berdampak bagi anggota Peradah itu sendiri dan masyarakat pada umumnya,” katanya.
Menurutnya, ketika Peradah telah mampu merancang program kerja, maka agenda selanjutnya adalah bagaimana dapat merealisasikan program kerja itu.
“Tentu perlu sinergi dengan berbagai pihak serta pemerataan program kerja sehingga banyak yang merasakan imbasnya terhadap apa apa yang diberikan oleh Peradah itu sendiri,” ujarnya.
Ia berharap adanya dukungan dari berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, dalam menjalankan program-program kerja selama tiga tahun ke depan ini. (RIFAY)
