PALU – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Arfan mengatakan, pihaknya berencana membangun kantor induk senilai 33 Miliar, dengan menghapuskan bangunan lama, yang bersumber dari dana APBD dan APBN. Langkah awal dari pembangunan ini, yaitu membangun Pusdaops senilai 10 MIliar untuk bangunan fisik.
“Pembangunan Pusdaops ini akan mendapatkan bantuan dari BNPB pusat, namun perlu diperjelas mekanisme pembangunannya apakah BPBD nanti mendapatkan hibah dana atau hibah barang dari BNPB,” terang Arfan dalam Rapat rencana pembangunan kantor induk BPBD dan Pusdaops, di ruang kerja Plt Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (9/1).
Kadis Sosial Provinsi Sulteng Sitti Hasbiah N. Zaenong, mengatakan, dinasnya akan membantu pembangunan Pusdaops ini dengan memberikan aset berupa tanah kepada BPBD Provinsi Sulteng.
Plt Setdaprov Sulteng Rudi Dewanto mengatakan, dalam pembangunan ini nantinya perlu ada penghapusan aset, akan tetapi sebelum penghapusan yang perlu dilakukan oleh BPKAD yakni memperhatikan syarat-syarat apa dilakukan untuk bisa menghapus sebuah aset, apakah aset tersebut rusak berat, Idle atau tidak dapat digunakan atau melampaui masa pemanfaatannya.
Di akhir rapat, Plt. Sekda Rudi Dewanto menyimpulkan beberapa hal yaitu, pertama, BNPB akan memberikan bantuan dalam bentuk hibah kepada BPBD terkait dengan pembangunan Pusdaops. Kemudian, Surat Gubernur akan segera diantar kepada BNPB Pusat agar BNPB Pusat bisa memberikan bantuan.
Lalu berkaitan dengan penatausahaan dan tertib administrasi aset, akan dibentuk tim bersama BPKAD, Dinsos Sulteng dan BPBD Sulteng. Selanjutnya lagi, koordinasi untuk penyerahan aset dari Dinsos ke BPBD Sulteng perlu dilakukan langkah-langkah, mengingat bahwa audit BPK terkait aset sudah mulai masuk maka diusahakan dalam waktu dua minggu, bisa selesai.
“Terus melakukan koordinasi terkait proses pengelolaan hibah dan penerimaan aset,” ujar Rudi.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
